Kapolsek Sambelia: Kalhuta Terjadi, Jabatan Saya Taruhanya

Lombok Timur, SK - Mutasi di tubuh Polisi Republik Indonesia (POLRI) adalah sesuatu yang biasa terjadi di mana-mana. Hal itu dilakukan kadang bertujuan untuk penyegaran, kebutuhan atau bisa saja karena Kapolsek sebelumnya akan pensiun.

Begitupun yang terjadi di jajaran kepolisian sektor atau SKPT Sambelia. Dimana sebelumnya, Kapolsek Sambelia dipimpin oleh Iptu. Zainuddin Basri, setelah lebih dari dua tahun menjabat, kini posisinya diganti oleh Iptu. Ahmad Yani kemudian Zainuddin kembali bertugas di resort Lombok Timur.

Menjadi pemimpin menurut Ahmad Yani, bukan pekerjaan yang ringan. Seorang pemimpin harus bisa mengakomodir anggotanya dalam menjalankan tugas negara sesuai perintah undang-undang. Yang lebih penting, POLRI dituntut harus memposisikan tugas jabatannya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Pemimpin diharap harus bisa memberikan teladan yang baik kepada anggotanya lebih-lebih pada masyarakat. Jika itu bisa dilakukan maka, mereka akan disayangi masyarakatnya.

Oleh karena itu, sebagai Kapolsek baru, Ahmad Yani berharap kepada camat, kepala desa atau jajaran pimpinan SKPD di Kecamatan Sambelia apabila salah dalam mengambil sikap dalam memimpin, dengan penuh rasa rendah hati, Ahmad Yani meminta supaya diberikan saran dan petunjuk sehingga tidak salah dalam bertindak.

"Nantinya ketika saya dalam menjalankan roda pemerintahan tingkat polsek, saya mohon untuk saya dibantu, saya dididik, saya diberi petunjuk sehingga saya tidak salah dalam bertindak," kata Ahmad Yani, ketika diminta perkenalkan diri dan jabatan barunya pada acara resepsi HUT RI ke 74, tingkat Kecamatan Sambelia.

Sebagai Kapolsek yang baru dilantik, tantangan tugas yang paling berat perlu mendapat perhatian serius dari aparat keamanan belakangan ini adalah perilaku pembakaran lahan dan hutan.

Sehingga ia meminta kerjasama semua aparatur pemerintah termasuk kepala desa memberi peringatan kepada warganya, tidak melakukan pembakaran liar di hutan. Jika ada oknum ditemukan lakukan aktivitas membakar hutan maka hukumannya sangat berat bisa berujung penjara.

"Jika saya tidak mampu bekerja mengendalikan atau menyadarkan warga untuk tidak melakukan pembakaran kemudian kalhuta itu terjadi, maka jabatan saya jadi taruhannya," terangnya.

Untuk menjaga, mengantisipasi kalhuta itu tidak terjadi, setiap malam bahkan hingga dini hari, kapolsek bersama anggotanya terus memantau keberadaan titik api hutan Sambelia. (Ggar)

Related Posts:

Lambat Dalam Penyerahan, Panitia HUT RI Sambelia Minta Maaf

Sambelia. SK_Pemerintah Kecamatan Sambelia, menyerahkan piala kepada peserta pemenang lomba pada acara Hari Ulang Tahun kemerdekaan Republik In/donesia yang ke 74 tingkat kecamatan sambelia, Selasa 24 September 2019 berlangsung di aula kantor camat sambelia.

Sebanyak 91 piala diserahkan dari 32 mata lomba yang di pertandingkan pada ajang tujuh belasan tersebut.

Ketua panitia HUT RI Ke 74, Iftu Ahmad Yani, menyampaikan permohonan maafnya karena terlambat mengadakan resefsi yang seharusnya dilaksanakan jauh hari sebelumnya.

Namun katanya banyak kendala yang dihadapi terutama berkaitan dengan dana yang dibutuhkan dalam resefsi tersebut.

Anggaran dana yang seharusnya dibutuhkan sebanyak 134 juta namun sampai pada hari kegiatan panitia hanya mampu mengumpulkan dana sumbangan dari para donatur sebesar 61.079 ribu rupiah. Kemudian dari jumlah tersebut panitia gunakan sebanyak 60.925 ribu rupiah.

Meskipun begitu, sambutan pelaksanaan HUT RI ke 74 tingkat kecamatan sambelia diakuinya berjalan lancar.

Diakui Ahmad Yani, memang banyak kendala yang dihadapi berkaitan dengan dana sehingga, banyak mata lomba yang seharusnya dilaksanakan  terpaksa dibatalkan.

Pada kesempatan yang sama camat sambelia Drs. Zaitul Akmal, menyampaikan terimakasihnya kepada ketua panitia berkat komitmennya sehingga acara ini bisa berjalan meskipun banyak kendala yang harus dihadapi bersama timnya.

Zaitul Akmal berharap pada tahun berikutnya perlu persiapan yang lebih matang. Kendala yang dihadapi tahun ini dijadikan sebagai bahan evaluasi diri, terutama panitia pelaksana.

Segala kegiatan yang dilaksanakan menurut camat tidak bisa dijalankan tanpa uang. Meskipun dia sudah berusaha semaksimal mungkin menggerakkan segala sumber daya yang ada di kecamatan sambelia.

Meskipun banyak sumber daya termasuk perusahaan terbanyak berada di kecamatan namun diakuinya, dia tidak mampu untuk menekan mereka.

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang perlombaan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki agar progres bisa berjalan sesuai harapan bersama.

Penulis : Fikri

Related Posts:

KKN UGR Bantu Warga Tangani Adminduk

Lombok Timur, SK - Rawat kebersamaan dengan bingkai ukhuah Islmaiyah adalah tema yang diangkat dalam acara perpisahan KKN Tematik Mahasiswa UGR 2019 Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, NTB.

Acara perpisahan tersebut di gelar setelah selesai sholat isya di aula kantor Desa Sambelia, Sabtu (14/9) dihadiri oleh seluruh perangkat desa, BPD,  guru ngaji dan santriwatinya, ibu-ibu PKK serta elemen masyarakat lainnya.

Ketua KKN UGR Desa Sambelia, Yudha, mengatakan, selama dua bulan KKN di Sambelia, dia bersama sepuluh rekannya sudah melakukan program sosial kemasyarakatan yang ditugaskam oleh kampusnya. Seperti program tematik membangun MCK bagi warga yang tidak memiliki MCK di rumahnya. Masing-masing desa dibantu satu unit MCK.

Program lain yang sudah dilakukan adalah membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam penyempurnaan administrasi kependudukan sperti KK, KTP, akta kelahiran dan lainnya. Mereka menggandeng dinas dukcapil lakukan perekaman ke masing-masing desa. Program semacam ini cukup membantu akses masyarakat dalam pembuatan KTP.

Kemudian dibidang pendidikan, mereka mengisi waktu malamnya bantu mengajari santri/santriwati di setiap TPQ. Bidang sosial, mereka mengadakan kegitan perlombaan hiburan bagi anak-anak sekolah dan juga memberikan santunan kepada anak yatim yang mengaji di TPQ.

"Saya mewakili teman-teman mengucapkan terimaksih kepada pak kades serta seluruh masyarakat Sambelia dan mohon maaf jika selama KKN di sini kami berbuat salah," ungkap Yudha di depan tamu undangannya.

Kades Sambelia Ahmad Subandi, menyampaikan ucapan terimakasih atas keterlibatan mahasiswa UGR dalam proses pembuatan KTP bagi warganya. Begitupun dalam urusan lain seperti membantu menyempurnakan data di kantor desa serta dalam penaganan posyandu.

 "Tidak ada yang namanya perpisahan yang ada penarikan. Meskipun kalian kembali lagi ke kampus pintu rumah kami terbuka lebar jika mau datang berkunjung ke Sambelia," kata Subandi.

Menurut Subandi, KKN itu ada dua jenis. Yang pertama adalah KKN tematik programnya ditentukan oleh kampus dan yang kedua adalah KKN pos daya programnya bersifat kekeluargaan.

"Saya mewakili seluruh staf desa mohon maaf jika kami kurang baik dalam penyambutan selama dua bulan berada di sini," katanya.

Begitupula dikatakan alumni UGR sekaligus ketua BPD Sambelia, H. Mas,ud. Dia berpesan kepada mahasiswa KKN agar kelak setelah keluar dari perguruan tinggi (kampus) bisa memberi manfaat bagi masyarakat, menjadi manusia yang efektif, produktif, inovatif untuk membangun daerahnya. (Ggar)

Related Posts:

Ponpes Miftahul Paizin Ketangga Komitmen Membentuk Media Sekolah

Ketangga. SK_Pondok Pesantren Miftahul Faidzin NW Ketangga, berkomitmen untuk melanjutkan program Media Komunitas Sekolah.

Hal ini disampaikan pada pelatihan jurnalistik yang diinisiasi Speaker Kampung, Sabtu 14/9/2019 yang di adakan di Pondok Pesantren Miftahul Paizin NW Ketangga Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur.

Samsul Mujahidin menyampaikan komitmennya bahwa penting melanjutkan kegiatan jurnalistik ini. Minimal dilakukan sekali dalam satu bulan untuk pertemuan rutin.

"tidak hanya hari ini saja untuk pelatihan jurnalistik, tapi kita akan programkan setiap bulan harus pelatihan dengan tema yang berbeda-beda" ungkapnya.

Mujahidin juga bertanggung jawab dalam kegiatan pelatihan jurnalistik yang akan di laksanakan setiap bulannya. Baik untuk akomodasi dan lainya nanti kita bisa diskusikan.

Ia juga menegaskan, pelatihan ini sangat baik untuk dilakukan setiap bulan, agar teman-teman guru dan siswa nantinya menjadi jurnalis profesional. Begitu juga dengan siswa untuk melanjutkan nya di tingkat kampus sangat memungkinkan.

Komitmen yang disampaikan itu menjadi motivasi terhadap rekan-rakan guru dan siswa yang mengikuti pelatihan, berharap bisa di jalankan dengan membuat media di madrasah.

Penulis: Rozi Anwar

Related Posts:

Pemdes Suela Tertibkan Jaringan Pipa Liar

Lombok Timur, SK - Pemerintah Desa Suela, Kecamatan Suela, Lombok Timur, mengundang beberapa orang perwakilan masyarakat pengguna air  untuk membahas atau membangun komitmen bersama terkait rencana penertiban jaringan perpipaan air bersih akhir-akhir ini dikeluhkan sebagian besar warga yang tinggal di Kecamatan Suela.

Perwakilan warga ini berasal dari Dusun Dasan Koak dan Napak Sari, Desa Mekar Sari. Kemudian dari Desa Suntalngu diwakili dua dusun yakni Dusun Lelonggek dan Dasan Baru. Berlangsung di kantor Desa Suela, Kecamatan Suela, pada (12/9).

Selama ini sumber mata air yang dikonsumsi warga berasal dari mata air Tangkok Sembilan, Gerenggengan dan Serung kawasan hutan Lemor.

Kawasan hutan Lemor yang selama ini menyuplai air bersih terbesar, kondisinya ada yang sudah rusak. Menurut warga, dari lima mata air kawasan hutan Lemor, katanya satu yang masih aktif.

Kondisi tersebut jelas berdampak pada kurangnya pasokan air bersih untuk kebutuhan warga baik untuk pertanian maupun untuk konsumsi sehari-hari.

Melihat kondisi seperti itu sehingga pemdes Suela lakukan penertiban  jaringan saluran pipa di beberapa tempat, dengan mengalirkan air dengan satu pipa induk menuju bak reservoire agar semua warga di dalam ataupun luar Desa Suela  bisa menikmati air bersih. 

"Saya himbau kepada warga untuk kita sama-sama menjaga kelestrian hutan karena hutan itu adalah sumber kehidupan,"  katanya.

Hasil kesepakatan bersama itu kemudian nantinya akan dibuatkan perdes agar tatakelola penggunaan air bisa terarah sehingga masyarakat tidak lagi kekurangan air bersih.


Penulis: Hirsan

Related Posts:

Jembatan Penghubung Antar Desa, Kini Dinikmati Warga

Suela. SK_Banyaknya jalan penghubung antar kampung, Desa, dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Timur menjadi fokus pemerintah. Belum lagi jalur yang dilintasi aliran sungai yang kondisinya masih rusak dan lama tidak pernah ada.  
Melalui Badan Kerjasama Antar Desa/ BKAD Kecamatan Suela mendorong hingga melaksanakan pembangunan jembatan Batu Pandang. Jalan yang menghubungkan Desa Sapit ke Desa Mekar Sari telah rampung sesuai perencanaan. 
Dengan dibangunnya jembatan penghubung antar desa ini mempermudah akses warga melakukan kegiatan sehari-hari. Hal tersebut dirasakan masyarakat yang ada di 3 (tiga) desa wilayah Kecamatan Suela, yaitu Desa Sapit, Mekar Sari dan Desa Suntalangu.
Amaq Jur salah satu pengguna jalan mengatakan, bahwa ia merasa bersyukur dengan adanya pembangunan jembatan batu pandang ini.
“Saya bisa menghemat waktu dan biaya dimana sebelumnya kami menghabiskan biaya Rp. 25.000, kini dengan adanya jembatan ini menjadi Rp.5000 saat habis panen di sawah dari Desa Mekar Sari Sapit di tempat tinggal saya”, tutur Amaq Jur yang juga berprofesi sebagai petani di Desa Sapit tersebut.
Saat ditemui dilokasi jembatan yang baru saja selesai di bangun, Haji Sahenem salah satu warga Desa Mekar Sari menuturkan, bahwa ia baru pertama kali melihat ke lokasi jembatan batu pandang ini, dulu waktu belum adanya bangunan jembatan ini, jalan disini sangat menyeramkan dan kini menjadi indah dan aman untuk kami lalui, dan dulu warga desa Sapit dan desa Mekar sari harus memutar arah lewat Desa Suntalangu dulu jika mau ke sekolah bagi anak-anak kami ataupun saat kami ke sawah.
Amaq Har berharap pemerintah akan menyediakan penerangan. 
“Berharap alangkah baiknya pihak pemerintah sekalian menyediakan penerangan jalan (PJU), sebab jika malam hari lokasi gelap gulita”, imbuhnya.
Pembangunan jembatan Batu pandang antara desa sapit dengan mekar sari dapat terlaksana dengan program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) danswadaya masyarakat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dengan skema Padat Karya Tunai. Salah satunya adalah Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa) serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa.
Program pembangunan ini dilaksanakan oleh BKAD Kecamatan Suela, yang terdiri dari Suherman (Ketua), Mar'an (Sekretaris) dan Lalu Moh Gupran selaku Bendahara dengan nada yang sama dan hampir bersamaan mengungkapkan bahwa dengan adanya jembatan ini anak sekolah tidak lagi memutar jalan dan petani dengan mudah mengangkut hasil panennya. 
"Alhamdulillah kini jembatan yang menjadi akses satu-satunya masyarakat desa Sapit dan Mekar sari sudah dapat di lalui guna kepentingan masyarakat dalam membawa hasil panen di sawah dan anak-anak yang ke sekolah tidak lagi mutar arah lewat Desa Suntalangu", ungkap mereka secara bersamaan.
Harapan masyarakat dan pelaksana agar ada program tindak lanjut dari pemerintah baik Kabupaten maupun Provinsi, berupa pengkerasan jalan atau aspal agar dapat di manfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat. Kemudian dari masyarakat berharap agar tetap menjaga jalan dan jembatan utk kita sama-sama merawat dan memelihara  agar dapat di gunakan untuk selamanya.

Related Posts:

YAP Bantu Pemerintah Lombok Timur Cetak Tenaga Terampil

Lmbok Timur, SK - Program kursus gratis melibatkan 21 orang pemuda Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, oleh Yayasan Anak Pantai (YAP) bantu pemerintah cetak tenaga kerja berkualitas dan kurangi pengangguran.

Pelatihan atau kursus gratis baja ringan dan Las ini dimulai sejak 26 Agustus berakhir 9 September 2019 bertempat di sekolah Bina Al Ummah milik YAP, Desa Labuhan Pandan, Lombok Timur.

Ketua YAP Munawir Haris pada acara penutupan dan penyerahan sertifikat pelatihan konstruksi baja ringan dan Las mengatakan, mereka yang sudah mengikuti kursus diharap benar-benar bisa memanfaatkan peluang yang ada. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan baik seperti ini.

"Program pelatihan baja ringan dan Las ini harus punya dampak bagi warga. Setidaknya bisa meningkatkan perekonomian peserta serta warga sekitarnya," harap Haris.

Pemuda yang tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran terus diadvokasi dengan cara mengajak mereka untuk berinovasi memanfaatkan skill yang mereka miliki dari pelatihan yang telah diikuti. Pemerintah desa juga harus bisa membuktikan kepeduliannya pada pemuda yang sudah terlatih itu.

Salah satu caranya menurut Haris adalah dengan memberikan anggaran dana seluas-luasnya lewat BUMDes agar mereka bisa mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Nah, itu salah satu program pemberdayaan masyarakat desa yang dirasa perlu diaplikasikan.

"Mari kita gunakan Dana Desa (DD) itu untuk hal yang produktif, punya dampak positif bagi warga dan kami siap membantu jika diperlukan," tambahnya.

Salah seorang peserta pelatihan Supiandi, mewakili 20 orang temannya berkomitmen untuk mengembangkan skillnya lewat usaha kelompok yang sudah dicanangkan. Dia dan teman-temannya yang lain sudah menyusun strategi dengan mengumpulkan dana secara swadaya untuk mengembangkan usahanya.

"Kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh YAP. Selain ilmu yang kami peroleh selama pelatihan, kami juga dibekali alat (mesin) untuk bekerja," jelas Supiandi.

Untuk itu Supiandi mengimbau kepada teman-teman yang sudah mengikuti kursus gratis baja ringan dan Las supaya menjaga sportifitas. Dia mengajak teman-temannya untuk tetap menjalin silaturahmi, berkoordinasi jika ditemukan ada kendala.

Oleh karena itu, Supiandi yang juga anggota karang taruna Desa Labuhan Pandan, berharap kepada pemerintah desa (pemdes) supaya lebih intens menjalin komunikasi dengan YAP. Alasannya, karena YAP secara tidak langsung membantu program pemdes meningkatkan mutu pendidikan, mengurangi angka pengangguran sehingga berdampak positif pada perekonomian masyarakat. (Ggar)

Related Posts:

Bimtek Administrasi dan Pengarsipan Demi Pertanggung Jawaban Anggaran Desa

Suela. SK_Bimtek Administrasi & Kearsipan bagi perangkat desa (Kasi, Kaur & Kadus/Kawil beserta staf) yang dihadiri langsung oleh Lembaga Pengarsipan Daerah di Ruang Rapat Internal Kantor Desa Suela Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, Senin 11/09.

Dalam kesempatan tersebut, Lembaga Pengarsipan Daerah mengingatkan pentingnya administrasi, dan alurnya sebagaimana diamanatkan UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penggunaan keuangan negara.

Sejalan dengan itu, Peraturan Bupati Lombok Timur No. 30 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis yang salahkan satunya menegaskan bahwa arsip Dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersedian arsip dalam mengambil keputusan, perencanaan, pengawasan sebagai bahan pertanggungjawaban.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Desa Suela Rosyidi menghimbau jajaran agar bekerja berdasarakan mekanisme yang ditetapkan undang-undang, baik UU No. 43 Tahun 2009 maupun Perbup No. 30 Tahun 2017 dan berharap bimtek ini diikuti oleh semua perangkat agar kedepan tidak terjebak pada persoalan administrasi.

Bagi Pemdes Suela, pengelolaan administrasi dan arsip menjadi penting, mengingat perkembangan pembangunan desa setelah diluncurkannya dana desa yang secara tidak langsung harus dibeckup dengan administrasi dan daya dukungan pengarsipan yang baik, mudah diakses dan memenuhi unsur keadilan serta kesejahteraan.

Kedepan pengelolaan administrasi dan pengarsipan harus menyatu dengan pengelolaan perpustakaan desa, sehingga dengan pengelolaan yang demikian tersebut diharapkan berkontribusi pada upaya nyata pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan kapasitas melalui terdokumentasikannya berbagai aktivitas pembangunan, pemberdayaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dilihat, dibaca dan dipelajari di desa Suela.

Penulis: Hirsan

Related Posts:

Bumil Kejang-Kejang, Ini Pesan Keluarga Almarhumah Pada Kita

Suela. SK_Duka mendalam dialami keluarga Reatul Aini (18) warga Desa Mekar Sari Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. Almarhumah meninggal hendak melahirkan anak dalam kandunganya.

Reatul Aini menikah diusia 16 tahun usai naik di bangku kelas 9. Almarhum mengarungi bahtera rumah tangga dua tahun berjalan ini.

Namun Sang Maha Kuasa menjemput nyawanya hendak melahirkan calon bayinya.

Menurut penuturan paman almarhumah, H. Husni bahwa almarhumah menikah dengan suaminya dari Sempol Desa Perigi.

"Almarhumah menikah saat masuk di bangku kelas 9 SMP" jelas H. Husni.

Usia pernikahannya sekitar dua tahun, itu artinya usia almarhum sekitar 18 tahun.

Kejadian yang menimpa keluarganya sebagai pengalaman berharga. Sebab pengalaman ini peratama kali terjadi dalam keluarganya.

"ini pengalaman pertama kali dalam hidup kami, sebab mengingat pesan dari petugas kesehatan, jika seorang perempuan hamil mengalami kejang maka hendaklah menuju Puskesmas atau layanan kesehatan terdwkat" Ujarnya saat dikonfirmasi via telpon Sabtu 7/9/2019.

Pesan ini sangat berharga bagi kami yang awam tentang ilmu kesehatan. Kami juga berharap kepada semua masyarakat segera mengambil tindakan jika mengalami persoalan yang telah keluarga kami alami.

Related Posts:

Perempuan Ini Sulap Sampah Jadi Busana Mewah

Sembalun. SK_Gaya hidup tanpa sampah menjadi hal yang semakin akrab dengan para millennials. Sampah tidak hanya pemandangan buruk, tapi juga sebagai sebuah keistimewaan.


Hal ini yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Timba Gading Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur-NTB.

Didasari lahirnya kepedulian dan kesadaran akan dampak buruk sampah, terutama sampah plastik, semakin menjadi tren.

Sampah plastik yang tidak bermanfaat ini mereka kreasikan menjadi sesuatu yang berharga. Salah satunya dengan mengkreasikan sampah sebagai busana mewah.

Hal ini disampaikan Roy warga Sembalun yang juga aktif pada kegiatan sosial. " Saat ini ada banyak komunitas dan warga yang mulai sadar akan sampah" Ujarnya Sabtu 7/9/2019.

Sumber Poto: Roy Sembalun

Related Posts:

Hendak Melahirkan, Bumil Suela Meninggal di Perjalanan

Suela. SK_Naas, nasip warga Aik Embuk Desa Mekar Sari Kecamatan Suela tewas hendak melahirkan.

Reatul Aini (18) salah seorang ibu hamil saat dirujuk dari Puskesmas Suela ke Rumah Sakit Umum dr Sudjono Selong.

Bumil meninggal karena kelalaian keluarga, tidak cepat membawanya ke tempat polindes atau puskesmas.

Hal ini disampaikan dr. Ahmad Bardan Salim menjelaskan bahwa pasien atas nama Reatul Aini lambat dibawa ke Puskesmas.

"Bumil ini mengalami pingsan sekira pukul 2:00  malam hari, namun tidak langsung dibawa ke Polindes atau tempat medis lainya" Jelas Bardan.

Kronologi kejadian, bumil atas nama Reatul Aini warga Aik embuk Desa Mekar Sari ini menikah ke Sempol Desa Perigi, Kecamatan suela.

Pasien bumil ini rutin periksa kesehatan kehamilan ke posyandu di Sempol, Desa Perigi.

Karena mendekati tanggal melahirkan, pasien ini pulang ke Aik Embuk Mekar Sari seminggu yang lalu. Hingga bidan yang ada di perigi menitip dan memberitahu Bidan di Mekar Sari tentang pasien yang menjadi sasaran melahirkan.

Sebelum Pasien ini meninggal ia kembali ke rumah suaminya di Sempol Desa Perigi  untuk menghadiri acara pesta keluarga.

Dari sisitulah kejadiannya, bumil ini mengalami kejang sekitar pukul 02: 00 Wita dini hari.

Namun keluaraga pasien tidak langsung membawanya ke puskesmas atau polides setempat.

Sekitar pukul 07:00 Wita pasien ini di bawa ke klinik Bidan Rohani Desa Ketangga, dari klinik pasien ini dibawa ke Puskesmas Suela untuk di tangani oleh bidan.

"Karena kondisi pasien sangat lemah, akhirnya doktor kemudian merujuk pasien ke RSU dr Sudjono Selong" Jelas Bardan pada speakerkampung Sabtu 7/9/2019.

Serupa juga disampaikan pihak keluarga pasien, H. Husni paman dari almarhumah mengakui bahwa pasien mengalami kejang.

Sekitar pukul 2:00 dini hari ada kabar almarhumah kejang dan pingsan. Kami pihak keluarga bergegas ke Sempol Desa Perigi rumah suaminya. Sekira pukul 4:00 Wita menjelang subuh kami keluarga sampai Sempol untuk melihat kondisinya.

"saat itu pula kami obati dan berikan syarat agar ia sadar dengan pengobatan tradisional" jelas H. Husni saat diminta keterangan Sabtu 7/8/2019.

Ia juga menyesali bahwa tindakan yang keluarga lakukan ternyata tidak tepat. "karena kami awam, ketika bumil dalam kondisi kejang-kejang harusnya kami bawa ke Puskesmas" Sesalnya.

Penulis: Rozi Anwar

Related Posts:

Inaq Amaq Semeton Jari, Yuk Periksa Kehamilan

Lombok Timur, SK - Untuk menghindari terjadinya stunting pada anak-anak para orang tua diminta untuk rajin periksa kehamilan. Inaq Amaq Semeton Jari (Ibu bapak saudara sekalian) diminta datang ke polindes dan posyandu.

Hal ini dihombau Kepala puskesmas (kapus) Sambelia, Lalu Ahmad Faozan, S.Kep.Ns menghimbau kepada ibu hamil supaya rajin periksa kesehatan selama kehamilannya ke puskesmas, pustu atau polindes terdekat.

Ini dimaksudkan agar bayi yang sedang dikandungnya mendapat asupan gizi lewat makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh ibunya sehingga ketika bersalin anak yang dilahirkan bisa tumbuh normal.

Dikatakan Faozan, stunting yang paling banyak ditemukan berada di Desa Dadap sebanyak 83 orang. Nah, untuk menghindari agar stunting ini bisa dikurangi maka pemerintah dan warga harus melakukan beberapa hal seperti mendirikan Rumah Desa Sehat (RDS) mengakomodir lima paket layanan dasar seperti menjaga KIA, pemenuhan Gizi, perlindungan sosial, sarana air bersih dan sanitasi sasarannya semua elemen masyarakat.

Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) kepada masyarakat, dinas kesehatan seperti puskesmas katanya, sudah melakukan pemberian Program Makanan Tambahan (PMT) untuk peningkatan asupan gizi bagi bumil dan anak melalui posyandu.

PMT ini dilakukan bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya pada anak. Bukan saja PMT  petugas kesehatan dari puskesmas lakukan roadshow turun ke rumah warga lakukan sosialisasi dibantu kader posyandu, mendorong warga agar minimal di setiap rumah memiliki jamban.

"Untuk menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan penting program jambanisasi, kemudian selama kehamilan, untuk menghindari penyakit anemia, kami berikan 90 tablet tambah darah setiap bulannya melalui posyandu," jelas Faozan ketika media ini menemuinya di ruang kerjanya, Selasa, (3/9/2019).

Stunting ini lanjut Faozan, nampak apabila anak atau balita sudah berumur dua tahun. Oleh karenanya diingatkan kepada ibu-ibu untuk membiasakan diri memberikan susu eksklusif (ASI) pada bayinya hingga berumur dua tahun.

Disamping itu, Faozan menghimbau kepada warga atau calon ibu untuk rajin mengontrol kehamilannya ke puskesmas atau bidan desa. Jika ada jadwal posyandu diharap apapun kesibukannya usahakan untuk datang ke posyandu karena disana nanti akan diberikan vaksinasi atau imunisasi agar bisa menjaga daya tahan tubuh selama kehamilan.

Ditempat terpisah, ketua KPM Desa Sambelia Narza Azis mengatakan, untuk membantu pemerintah agar program deteksi dan penanganan dini tentang stunting ini bisa diatasi dengan baik, diharap kepada ketua BPD Sambelia beserta anggotanya untuk turun ke masyarakat bantu sosialisasi.

"Jangan hanya sekedar pandai berteori, tapi mari implementasikan program pemerintah ini turun ke masyarakat membantu kader dalam melaksanakan tugasnya," tegas Narza. (Ggar)

Related Posts:

Radio Komunitas Diminta Aktif Sebarkan Informasi Perempuan dan Anak

Peran Radio Komunitas/ Rakom di Provinsi Nusa Tenggara Barat/ NTB harusnya ditingkatkan. Misalnya soal menyebarkan informasi terkait dengan perempuan dan anak. 

Menurut penjelasan Supriadi perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak/ Kementerian PPPA Republik Indonesia. Bahwa peran Radio komunitas ya bagaiamana menyampaikan informasi seputar persoalan anak dan peremuan. 

"Misalnya di NTB, ada banyak pernikahan diusia anak, kekerasan dalam rumah tangga dan kasus lainya terhadap perempuan." Jelasnya saat menyampaikan sambutannya Kamis 5/9/2019 di Fave Hotel Mataram. 

Dirinya juga menjelaskan peran media sangat banyak tentu dengan melihat kasus yang ada di tingkat lokal. 

Hal serupa juga disampaikan  Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia/ JRKI Sinam M Sutarno menjelaskan bahwa peran media Radio Komunitas sangat penting dalam menyampaikan informasi. 

Menurutnya, radio komunitas telah banyak menyampaikan persoalan lokal. Misalnya soal kebencanaan, baik saat bencana dan pasca bencana. 


Related Posts:

Satu dari 39 Desa di Lombok Timur, Kades ini Mempertegas Komitmen Pemekaran Wilayah

Suela. SK_39 Desa di Kabupaten Lombok Timur mengajukan pemekaran dusun di wilayahnya masing-masing. Tak terkecuali Kepala Desa Suela.  Komitmen tersebut tertuang dalam proposal usulan pemekaran yang saat ini sedang di godok panitia pemekaran dusun yang ditetapkan oleh pemdes Suela melalui Surat Kepatusan Kepala Desa Suela.

Pada Rapat Koordianasi internal pemdes, Rabu 04/09 yang berlangsung sejak pagi dan berakhir siang tadi, Kades Suela Rosyidi mempertegas komitmen tersebut agar pemekaran dusun ini proposalnya segera dirampungkan dan diajukan kedinas terkait (DPMD) Lombok Timur setelah sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari Camat.

Menurutnya pemekaran wilayah/dusun ini semata-mata untuk mendekatkan akses layanan publik, mempermudah kontrol dan pembinaan masyarakat dan efektivitas dari penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga kendala teknis yang salah satunya karena kurangnya tenaga dalam menjangkau pelayanan dan pembinaan masyarakat kedepannya dapat teratasi.

Pemekaran wilayah/kekadusan ini adalah kewajiban kita selaku bagian dari penyelenggara negara agar masyarakat mendapatkan layanan yang prima. Ungkapnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan jajarannya agar program pemekaran wilayah/kekadusan ini jangan sampai salah kaprah dan kalah seksi dari sekedar siapa yang akan duduk menjadi kadus/kawil nantinya. Karena persoalan rekruitmen akan kita serahkan pada mekanisme yang ada, siapa pun boleh menjadi kadus/kawil sepanjang memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang ada. Imbuhnya.

Pemekaran dusun dan atau desa saat ini menjadi program unggulan dari pemerintah daerah yang dinahkodai Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy.

Namun demikian, harapan kepala desa yang melakukan pemerkaran tentunya berkonsekuensi kepada bertambahnya Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu jangan juga mengganggu rencana peningkatan kesejahteraan bagi perangkat desa.

Penulis: Toean Ichan

Related Posts:

Iya Gati! Menteri PPPA Dorong Desa Bebas Pornografi Anak

Jakarta (03/08) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam acara Koordinasi Pelaksanaan Model Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak di Jakarta (03/09) berulang kali menekankan pentingnya melindungi anak dari bahaya pornografi. Bentuk perlindungan bukan hanya pendampingan terhadap penggunaan gawai dan internet oleh orangtua, melainkan juga upaya antisipatif agar anak tidak menjadi korban eksploitasi seksual secara online.

“Indonesia belum memiliki konsep antisipatif 50 tahun yang lalu, bahwa perubahan sains dan teknologi akan berkembang begitu cepat seperti saat ini dan membawa dampak dan perilaku baru bagi masyarakat terutama anak. Di rumah, di sekolah, di mana-mana, anak-anak begitu bergantung dengan gawai dan internet sedangkan bahaya pornografi mengancam mereka. Indoensia sudah darurat pornografi. Kita harus menjaga anak-anak kita,” ujar Menteri Yohana.

Menteri Yohana menjelaskan secara global, trend anak-anak yang menjadi korban pornografi terus meningkat secara signifikan. Dari data The NCMEC Cybertipline menyebutkan lebih dari 7,5 juta laporan eksploitasi seksual anak dalam 20 tahun terakhir dan meningkat pesat dalam lima tahun terakhir.

“ECPAT International dalam studi globalnya tentang “Trends in Online Child Sexual Abuse Material” tahun 2018 menyebutkan adanya peningkatan dari waktu ke waktu terkait kasus kriminal kejahatan materi yang menampilkan kekerasan atau eksploitasi anak atau pornografi anak, khususnya terkait penyebarluasan gambar pornografi yang dibuat sendiri oleh remaja dan tersebar secara online,” terang Koordinator Nasional ECPAT Indonesia, Ahmad Sofian dalam acara yang sama.

Merespon fakta tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan ECPAT Indonesia melakukan upaya pencegahan dan penanganan pornografi anak sejak pada level pemerintah Desa/Kelurahan, dengan mencanangkan 8 (delapan) Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak. Desa/keluarahan tersebut yakni 2 Desa di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Nagari Lubuk Basung, Nagari Sungai Pua), 2 Desa di Kabupaten Bangka Tengah (Desa Lubuk Pabrik, Desa Sungai Selatan Atas), 2 Desa di Kabupaten Pangkalanbun (Desa Pasir Panjang, Desa Pangakalan Satu), Kelurahan Nunhila di Kota Kupang, dan Kelurahan Maccini Parang di Kota Makassar.

Di sisi lain, Menteri Yohana menerangkan Kemen PPPA telah bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memerangi pornografi dan mencegah eksploitasi seksual anak secara online, seperti melakukan MOU dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, untuk mendampingi dan membentuk fasilitator bagi desa yang telah mencanangkan sebagai desa/kelurahan bebas pornografi.

“Marilah kita serius untuk memperhatikan dampak pornografi ini. Kalau kita biarkan, anak-anak akan jadi korban teknologi ke depan, jangan sampai ini terjadi. 8 desa dan kelurahan sebagai model percontohan dan rujukan bagi desa lainnya membentuk lingkungan bebas pornografi bagi anak. Tujuannya, menciptakan harmonisasi dan sinergitas bersama dalam mencegah pornografi pada anak dan itu adalah salah satu konsep antisipatif yang kita bangun untuk masa depan anak-anak kita,” jelas Menteri Yohana.

Pencanangan Desa/Kelurahan bebas pornografi anak merupakan langkah awal pemerintah untuk mewujudkan Desa/Kelurahan yang memiliki regulasi dan kebijakan yang melindungi anak dari paparan atau objek pornografi. Dalam kegiatan koordinasi tersebut, turut hadir pula Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar, Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi, Antonius Malau, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini, Bupati Kabupaten Agam, Wakil Bupati Kab, Bangka Tengah, Wakil Walikota Kupang, dan perwaiklan Dinas PPPA Kota Makassar dan Kalimantan Tengah, serta perwakilan K/L, LSM, NGO dan media. (Advertorial)


Related Posts:

Tetu Apa Ndek? Komitmen Pemdes, Kecamatan dan Puskesmas Mengatasi Stunting

Lombok Timur,SK- Dalam forum besar para Pemerintah seakan tegas dalam menyampaikan hal prioritas. Hal ini tentu sebagian ingin membuktikannya. Hingga pernyataan tetu apa ndek? (benar apa tidak?) tercetus dari para pendwngar.

Demikian hasil liputan pewarta Speaker Kampung. Pemerintah Desa Sambelia lakukan sosialisasi bagaimana teknis menangani masalah stunting di wilayahnya dengan menghadirkan Kepala puskesmas Sambelia, pemerintah kecamatan serta unsur masyarakat setempat.

Kepala Desa Sambelia Ahmad Subandi dalam sambutannya mengatakan, masalah stunting ini bukan saja tanggung jawab pemerintah tapi ini adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Sehubungan dengan itu, Suabndi meminta kepada staf desa dan lembaga yang berada dibawahnya termasuk peran kader posyandu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kemudian selain itu katanya, bagi masyarakat yang tidak memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dipersilahkan mendatangi kantor desa untuk membuat SKTM atau yang sudah memiliki SKTM bisa digunakan sebagai dasar rujukan berobat ke puskesmas.

Anggaran Dana Desa (DD) sebanyak 20 persen ini benar - benar bisa dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan dasar kesehatan dan pembangunan Rumah Desa Sehat (RDS).

Terkait dengan hal itu, Subandi meminta kepada kader posyandu atau PKK agar menggunakan baju seragam ketika turun ke masyarakat lakukan penyuluhan.

"Jangan hanya topinya saja yang diseragamkan, bajunya juga," tegasnya di depan puluhan kader dan warga yang mengikuti sosialisasi cara penanganan stunting di kantor Desa Sambelia, Senin (2/10).

Hal yang sama juga dikatakan Staf pemerintah Kecamatan Sambelia, Ishak, SH. Selama dia bekerja di pemerintahan masalah stunting ini harus menjadi prioritas utama perlu segera ditindaklanjuti karena ini merupakan hak dasar warga yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai pemberi layanan. Tersedianya DD yang cukup besar untuk penanganan stunting dibutuhkan korelasi melibatkan seluruh kader posyandu dan juga masyarakat.

Ssmentara Kapus Sambelia Lalu Ahmad Faozan, S.Kep.Ns,  yang juga turut hadir pada acara tersebut menjelaskan, stunting katanya adalah anak yang gagal tumbuh dari umur 0 - 2 tahun. Penyebabnya kekurangan asupan gizi dari orang tuanya sejak mengandung hingga anak berumur 2 tahun.

Selain pola makan, stunting juga bisa disebabkan oleh lingkungan yang kurang sehat, seperti rumah yang tidak dilengkapi dengan MCK, BAB sembarangan, selokan yang tersumbat tempat bersarangnya nyamuk sehingga bisa menimbulkan serangan penyakit seperti malaria dan lain sebagainya.

Diakuinya, dari 889 KK ditemukan sekitar 150 KK belum memiliki jamban (MCK) di rumahnya. Oleh karena itu, Ia meminta kepada pemerintah desa untuk memfasilitasi warga dalam pembuatan jamban agar setiap rumah bisa memiliki jamban.

Menurut data yang berhasil dihimpun pihaknya dari Januari hingga  Agustus tercatat sekitar 49 ibu hamil (bumil) yang cenderung mengalami stunting. Hal itu disebabkan karena asupan gizi dan lingkungan yang kurang bersih.

"Itu yang harus kita benahi bukan saja tugas dinas kesehatan (puskesmas) tapi menjadi tugas kita bersama," terangnya.

Dijelaskan, dari 444 warga dapat ditemukan sekitar 107 warga perlu perbaikan pola makan, asupan gizi terpenuhi setiap hari. Kemudian pihaknya juga mengarahkan mereka agar sering memeriksa kehamilannya ke puskesmas atau bidan desa terdekat agar terhindar dari stunting.

Untuk meminimalisir masalah stunting itu, pihaknya fokus memberikan pelayanan kesehatan dengan memberikan tablet tambah darah selama 90 hari masa kehamilan. Namun terkadang katanya, tablet yang diberikan tidak di makan itu yang menyebabkan kesehatan selama kehamilan terganggu terutama pada calon bayi yang dikandungnya.

Supaya masalah stunting bisa teratasi dengan baik, pemdes diharap harus terlibat langsung dengan memberikan anggaran dana untuk pembelian makanan tambahan kepada bumil atau anak yang mengidap stunting. Lewat dana itu Pemdes juga bisa membanguan Rumah Desa Sehat (RDS) tempat pengaduan dan edukasi warga. Demikian dikatakan staf kecamatan, Mardi.

Selain itu, RDS juga bisa digunakan sebagai tempat curhat kesehatan, advokasi kebijakan pembangunan desa, rumah literasi,  pembentukan dan pengembangan Kader Pembangunan Manusia (KPM) oleh penggiat pemberdayaan masyarakat didalamnya ada pengurus harian KPM.

"RDS bisa dijadikan tempat penanganan untuk mengintervensi masalah anak yang mengalami stunting gizi buruk secara spesifik dan sensitif," jelas Mardi.

Agar program pemerintah dalam menangani stunting ini bisa terealisasi, maka perlu diadakan Focus Group Discussion (FGD). Lewat FGD tersebut pengurus harian KPM bisa melakukan pemetaan kesehatan pada masyarakat yang didampinginya.(Ggar)

Related Posts:

Camat Sambelia: Pemdes Wajib Hukumnya Membangun RDS

Sambelia. SK_Lingkungan menjadi hal prioritas dalam pembangunan desa. Bersih asri dan tanpa sampah harus dimulai dari desa.

Hal inilah sebagai cambuk pemerintah desa untuk mengutamakan program desa bebas sampah.

Camat Sambelia Zaitul Akmal dalam sambutannya Sabtu 31/8/2019 pada puncak acara Pesona Gili Sulang di Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur.

"Pemerintah desa wajib hukumnya membangun Rumah Desa Sehat/ RDS" jelas Akmal.

Tentu ini sesuai dengan tujuan pemerintah pusat. Selain itu untuk mendorong program yang digalakan oleh pemerintah Provinsi.

Selain itu, persoalan stunting bisa teratasi dengan baik, pemdes diharap harus terlibat langsung dengan memberikan anggaran dana untuk pembelian makanan tambahan kepada bumil atau anak yang mengidap stunting.

Di tempat yang berbeda Staf Kecamatan Mardi menjelaskan bahwa melalui dana desa, pemdes juga bisa membanguan Rumah Desa Sehat (RDS) tempat pengaduan dan edukasi warga. Demikian dikatakan staf kecamatan, Mardi menyampaikan Senin 2/9/2019.

Selain itu, RDS juga bisa digunakan sebagai tempat curhat kesehatan, advokasi kebijakan pembangunan desa, rumah literasi,  pembentukan dan pengembangan Kader Pembangunan Manusia (KPM) oleh penggiat pemberdayaan masyarakat didalamnya ada pengurus harian KPM.

"RDS bisa dijadikan tempat penanganan untuk mengintervensi masalah anak yang mengalami stunting gizi buruk secara spesifik dan sensitif," jelas Mardi.

Agar program pemerintah dalam menangani stunting ini bisa terealisasi, maka perlu diadakan Focus Group Discussion (FGD). Lewat FGD tersebut pengurus harian KPM bisa melakukan pemetaan kesehatan pada masyarakat yang didampinginya.(Ggar)

Related Posts:

Kapus Sambelia: MCK Sebabkan Anak Stunting

Sambelia. SK_Selain pola makan, stunting juga bisa disebabkan oleh lingkungan yang kurang sehat, seperti rumah yang tidak dilengkapi dengan MCK, BAB sembarangan, selokan yang tersumbat tempat bersarangnya nyamuk sehingga bisa menimbulkan serangan penyakit seperti malaria dan lain sebagainya.

Hal ini diakui Lalu Ahmad Faozan S. Kep, Ns Kepala Puskesmas Sambelia, dari 889 KK ditemukan sekitar 150 KK belum memiliki jamban (MCK) di Sambelia. Oleh karena itu, Ia meminta kepada pemerintah desa untuk memfasilitasi warga dalam pembuatan jamban agar setiap rumah bisa memiliki jamban.

Menurut data yang berhasil dihimpun pihaknya dari Januari hingga  Agustus tercatat sekitar 49 ibu hamil (bumil) yang cenderung bayinya mengalami stunting.

Hal itu disebabkan karena asupan gizi dan lingkungan yang kurang bersih.

"Itu yang harus kita benahi bukan saja tugas dinas kesehatan (puskesmas) tapi menjadi tugas kita bersama," terangnya saat menyampaikan pendapatnya pada acara rembug stunting Senin 2/9/2019 di Aula Kantor Desa Sambelia Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur.

Dijelaskan, dari 444 warga dapat ditemukan sekitar 107 warga perlu perbaikan pola makan, asupan gizi terpenuhi setiap hari.

Kemudian pihaknya juga mengarahkan mereka agar sering memeriksa kehamilannya ke puskesmas atau bidan desa terdekat agar terhindar dari stunting.

Untuk meminimalisir masalah stunting itu, pihaknya fokus memberikan pelayanan kesehatan dengan memberikan tablet tambah darah selama 90 hari masa kehamilan.

Namun terkadang katanya, tablet yang diberikan tidak dikonsumsi itu yang menyebabkan kesehatan selama kehamilan terganggu terutama pada calon bayi yang dikandungnya.

Supaya masalah stunting bisa teratasi dengan baik, pemdes diharap harus terlibat langsung dengan memberikan anggaran dana untuk pembelian makanan tambahan kepada bumil atau anak yang mengidap stunting.

Penulis: Anggar

Related Posts:

Featured Post

DPC SPMI Lotim Minta Nama BIL Diganti?

Lombok Timur, SK - Dewan Pimpinan Cabang, Serikat Pekerja Migrant Indonesia (DPC-SPMI) Kabupaten Lombok Timur, Abdurrahman, meminta kepada...