Hearing ini juga dihadiri oleh, Kades Padak Guar, camat, Kapolsek, Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Timur, Bakesbangpoldagri, serta perwakilan dari perusahaan, berlangsung di aula kantor camat Sambelia, Senin (13/7/2020).
“Kita menuntut agar perusahaan tersebut mengutamakan tenaga kerja lokal saat perekrutan. Sebab kita tidak ingin sekedar menjadi penonton saja,” tegas ketua FPKT Kec. Sambelia, Samsul Hadi.
Dia menambahkan nota kesepakatan yang sudah dibuat oleh pihak perusahaan tidak dijalankan dengan baik sehingga menimbulkan keresahan sosial.
“Dari hasil nota kesepakatan tersebut sudah jelas yang ada di Kecamatan Sambelia ini sejumlah 70% tapi tidak terserap dengan baik, akhirnya kami mengambil sikap,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Humas PT. Rakin, Dicky Arsandi, menjelaskan, perusahaan sebelumnya telah membuat surat perjanjian dengan pihak desa Padak Guar dalam bentuk MoU.
“Pada awal bulan januari 2019 kami bersama pihak pemerintah desa setempat sepakat untuk rekrutmen tenaga kerja melalui POKJA yang dibentuk,” jelasnya.
Merespon kesepakatan itu, Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Disnaker Lombok Timur, Subhan Bakhtiar, berkomitmen akan terus mencetak tenaga terampil sesuai visi dan misi Bupati agar tenaga lokal bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.
“Kami sudah sampaikan kepada pihak perusahaan dan mereka menyatakan komitmennya. Tentu kami juga akan tetap memperhatikan sertifikasi, kompetensi yang sesuai kebutuhan perusahaan," jelasnya.
Berdasarkan pantauan terkait tenaga kerja lokal (operator) yang belum mempunyai sertifikasi, Disnaker berjanji akan mengadakan pelatihan bekerja sama dengan Ditjen Bina Pengawasan dan K3 Kemenaker RI berstandar nasional.
"Kami sudah berkoordinasi dengan bidang penyidik dirjen bidang pengawasan kementerian tenaga kerja," tutupnya.
Komentar