Speaker Kampung

   Mataram - SK, Menanggapi Pemberitaan adanya dugaan Pungutan Liar ( Pungli ) di Polresta Mataram yang mengakibatkan munculnya dugaan tindakan memaksa atau intimidasi terhadap jurnalis pembuat berita tersebut oleh oknum anggota polisi menimbulkan kecaman dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram. Menindaklanjuti serta meminta penjelasan terkait hal tersebut, Pimpinan Redaksi NTB1 Haris Mahtul yang juga salah satu anggota AJI Mataram dan yang menjadi salah satu media yang jurnalisnya diminta menghapus pemberitaan tersebut dan mengalami dugaan intimadi dari oknum polisi menghadap Kapolresta Mataram, Sabtu (26/11/2022).  "Tujuan kami menghadap bapak Kapolresta Mataram kali ini, ingin meluruskan terkait mekanisme yang berlaku di UU pers serta mendengar penjelasan langsung dari Keterangan Kapolresta Mataram terkait kejadian dimaksud,"ungkap Haris Sapaan akrab Pimred Media NTB1 kepada Media ini, (26/11). Didampingi beberapa pengurus AJI Mataram lainnya seperti Sekretaris AJI,

Mataram -SK, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram mengecam tindakan oknum anggota Polda NTB yang melakukan intimidasi dan pemanggilan secara paksa wartawan untuk menjadi saksi atas pemberitaan terkait dugaan Pungutan liar (Pungli) di Polresta Mataram.  Selain dipanggil untuk dimintai keterangan, jurnalis dari tiga media dipaksa menghapus berita yang sudah diterbitkan terkait dugaan pungli jutaan rupiah pada korban kecelakaan lalu lintas tersebut.  AJI Mataram menilai, dua tindakan itu  sangat bertentangan dengan tugas pokok jurnalis yang dilindungi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Sebelumnya, pemanggilan paksa sebagai saksi diterima jurnalis ntbsatu.com, Mugni Ilma. Sejumlah dua orang yang mengaku sebagai anggota Paminal pada Bidpropam Polda NTB meminta agar dia hadir dan bersedia keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain dihubungi melalui ponsel, Mugni juga didatangi kediamannya oleh orang yang mengaku dari Paminal Polda NTB.  Karena merasa teri

Selong - Bertempat di ruang rapat utama (RUPATAMA 2) Lantai -2 Kantor Bupati Lombok Timur (19/11) asosiasi pendamping masyarakat dan desa (APMDN) Lombok Timur gelar deklarasi pembentukan APMDN secara resmi.  Acara tersebut digandeng dengan penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek) sertifikasi tenaga pendamping profesional (TPP) khusus pendamping lokal desa.  Dalam laporannya selaku penyelenggara yang juga Ketua APMDN Lombok Timur Abdurrahman, menyebutkan bahwa penyelenggaraan tersebut terselenggara berdasarkan inisiatif dari APMDN untuk memudahkan TPP dalam menghadapi uji kompetensi yang akan digelar bulan mendatang.   Menurutnya kerja-kerja TPP dalam pendampingan desa harus dibuktikan kemampuannya melalui mekanisme sertifikasi.  "pendamping harus benar-benar dapat menyusun portofolionya sebagai salah satu bukti kompetensi dalam melaksanakan aktifitas pendampingan" sebut Abdurrahman Sementara itu koordinator provinsi TPP NTB, Tauhid Ripai yang juga Korwil APMDN wilayah NTB da

Lombok Timur, (20/11) Demi Menjaga Kelestarian Mata Air Aiq Perapa Desa Aiq Perapap Karang Taruna Bekerja sama Dengan Beberapa Lembaga mengadakan Penanaman Pohon di Sekitar Mata Air. Masri selaku ketua Karang Taruna Aiq Perapa menyampaikan Kegiatan ini merupakan inisiatif karang taruna karena keresahan dengan kondisi mata air saat ini yang debitnya semakin berkurang. "Karang taruna ingin terlibat langsung dalam menjaga kelestarian alam terutama mata air, sehingga kami mengadakan kegiatan penanaman Pohon di sekitar mata air dan tentu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu keberlangsungan kegiatan ini" ungkapnya  Sementara itu Kabid Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup DLHK Lombok Timur, Tohri Habibi berharap dengan kegiatan penanaman pohon ini diharapkan bisa mengembalikan Debit Mata Air yang kian hari kian menipis.  "DLHK tentu menyambut baik kegiatan seperti ini, kami berharap debit debit Mata Air bisa terselamatkan" pap