Lombok Timur, SK - Tidak ada satu negara di dunia yang benar-benar telah berhasil meniadakan isu ketimpangan gender. Refleksi perjalanan Indonesia selama lebih dari satu dasawarsa sejak terbitnya Inpres No. 09 Tahun 2000 mengenai pengarusutamaan Gender masih menampilkan wajah kesenjangan yang sangat memprihatinkan, Kamis (17/6/2021)
Manfaat dari meningkatnya pembangunan yang dipacu oleh pemerintah selama beberapa tahun terakhir belum mampu menjembatani disparitas partisipasi serta akses dari dan untuk perempuan.
Mengawal amanah Inpres di atas, menjadi sebuah kewajiban bagi pembuat kebijakan untuk menyusun, mengevaluasi dan penganggaran program pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkeadilan gender.
Berangkat dari permasalahan tersebut, OXFAM Indonesia menyelenggarakan workshop dengan tema "Penganggaran Responsif Gender dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan" meliputi Provinsi NTB dan NTT. Berlangsung selama dua hari, 19 hingga 20 Juni 2021, di Gedung BC, Lantai 4 Fisipol UGM, Jalan Sosio-Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta.
Selain itu, Oxfam Indonesia juga menggelar seminar nasional yang bertajuk "Perempuan-Perempuan Perkasa di tengah Pandemi" pada, 29 Juni 2021.
Acara ini dibuka (opening) remarks oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd. Wagub menaruh perhatian khusus terhadap isu kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita di NTB.
Wagub berharap, kegiatan ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perbaikan penganggaran publik yang lebih responsif gender (gender responsive budgeting) serta mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan (women economic empowerment) khususnya di NTB.
Terlaksananya kegiatan ini tidak lepas dukungan dari I-WILL (The Indonesian Women in Leadership). Tujuannya adalah mendukung masyarakat sipil dan organisasi masyarakat dalam mempromosikan kesetaraan gender.
Meningkatkan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan, memberikan ruang kepada perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, serta memberikannya kesempatan pada perempuan menjadi pemimpin serta mengambil keputusan.
Ada beberapa fenomena krusial yang turut disoroti Oxfam Indonesia kali ini diantaranya adalah, kesetaraan gender yang kian melebar. Beban yang dihadapi perempuan lebih berat daripada laki, kehilangan pekerjaan karena harus mengurus rumah tangga.
Fenomena yang lain juga seperti terjadinya tindak kekerasan fisik maupun verbal pada perempuan serta rentan terjadi kemiskinan pada semua tingkatan umur bagi perempuan.
Untuk diketahui, pengarusutamaan gender di NTB dan NTT belum masuk agenda prioritas pemerintah daerah. Buktinya, sampai saat ini, pemerintah belum bisa mengalokasikan anggaran yang bersifat sensitif gender.
Menurut data, pada tahun 2019 persentase anggaran yang dialokasikan pemerintah NTB untuk perempuan hanya sebesar 0,29% dari total anggaran BPS tahun 2020. Sedang dari APBD Provinsi NTT, dialokasikan hanya sebesar 0,22% dari total anggaran. Jika dilihat persentasenya, masih jauh di bawah angka rata-rata persentase nasional.
Isu ini bisa dibilang menjadi hal yang sangat urgen perlu diperhatikan pemerintah agar akses kesamaan hak atas sumber daya bisa dirasakan perempuan Indonesia. Oxfam Indonesia juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses penganggaran publik yang responsif gender.
Dalam mengawal isu kesenjangan gender di Indonesia khususnya Provinsi NTB dan NTT, Oxfam Indonesia menghadirkan tujuh pakar yang khusus membahas isu tersebut. Diantaranya adalah, Atun Wardatun, Direktur La Rimpu (Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan) yang membahas konsep dasar Gender dan penganggaran.
Kemudian, Husnanidiaty Nurdin, Kepala dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB, melakukan peninjauan anggaran responsif Gender dari dana
APBD dan RKPD.
Lien Andriany (Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT, membahas kaitannya dengan relevansi kebijakan anggaran dan keterlibatan aktor
Frits Fanggidae (Dosen Fakultas Ekonomi UKAW Kupang, berbicara tentang kerangka kebijakan ekonomi jangka menengah responsif gender.
Lenny N. Rosalin (Deputi bidang kesetaraan gender Kementerian PPA tentang statistik dan Indikator gender. Kemudian, Jeng Ratu dari Owner UMKM Omah Jamu Jeng Ratu, berbagi ilmu tentang pengembangan UMKM yang berbasis gender dan terakhir, Supiandi Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis UNU NTB, membahas langkah yang diambil untuk mengImplementasikan anggaran.
Sedangkan dalam workshop seminar nasional hadir sebagai pemateri adalah, I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia periode 2019-2024, berbicara perencanaan anggaran daerah yang responsif gender.
Andi Taufan Garuda Putra adalah pendiri sekaligus CEO Amartha, menjelaskan peran perempuan dalam mendorong digitalisasi UMKM. Berikutnya,Sulistyowati Irianto (Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia) menjelaskan materi tentang kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan di Indonesia dalam menghadapi tantangan global.
Dan terakhir adalah, Ansy Rihi Dara (Direktur LBH Apik NTT dan Koordinator konsorsium Timor Adil dan Setara NTT, menjelaskan soal pengalaman, tantangan dan solusi strategis dalam memperjuangkan isu pemberdayaan dan kesetaraan gender di NTT. (red)
Editor: Anggar
Komentar