Lombok Timur, SK - Kebakaran Hutan dan lahan (Karhutla) sering kali menjadi momok yang menakutkan bagi kehidupan. Bisa berdampak buruk, mengancam populasi manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan. Ruang udara pun akan tercemar karbondioksida sehingga mengakibatkan sesak nafas.
Fenomena seperti ini seringkali disuguhkan pada setiap musim kemarau tiba. Kelalaian manusia (human error) salah satu penyebab terjadinya karhutla dan pemerintah harus segera mengambil sikap.
Begitu pula illegal logging mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Kayu hutan yang jadi penyangga dan sumber mata air kehidupan ditebang secara membabi buta kemudian dibakar. Belum lagi oleh perusahaan tambang misalnya ikut menyumbang kerusakan hutan tanpa memikirkan dampak yang dirasakan oleh generasi penerus.
Untuk mengantisipasi hal tersebut (karhutla-red) tidak terulang, Balai Kesatuan Pengelola Hutan (BKPH) Rinjani Timur, Kasi Perlindungan KSDAE, Lalu Iskandar, lakukan sosialisasi menyasar masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH) wilayah Belanting dihadiri oleh Sekcam Sambelia, Babinsa, Bhabinkamtibmas serta unsur pemerintah desa setempat, berlangsung di RPH Belanting, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, (28/9)
Sekcam Sambelia, Abdul Rahman, turut hadir dalam sosialisasi tersebut menyebutkan, ada angin segar setelah menyimak presentase dari Kasi KSDAE teknis menangani karhutla. Namun ia berharap petugas RPH harus lebih intens berkoordinasi dengan semua tim termasuk TNI/Polri.
"Dalam hal menjaga karhutla petugas yang banyak di setiap RPH ini harus lebih banyak lakukan koordinasi dangan petugas di lapangan," pesannya.
Begitu pula, Babinsa Desa Belanting, Hulaen menegaskan, antara pemerintah dan masyarakat katanya, harus bisa membangun kerjasama dengan semua elemen masyarakat menjaga kelestarian hutan, hutan merupakan paru-paru dunia, sumber oksigen bagi makhluk hidup.
Sementara Bhabinkamtibmas Desa Obel-Obel, Marwin mengungkapkan rasa kecewanya kenapa pada acara sosialisasi seperti ini tidak mengundang dinas pertanian sebagai pengguna air terbesar untuk petani.
"Seharusnya dinas pertanian diundang dan mereka harus hadir disini," cetus Marwin.
Memang kata Marwin, masalah karhutla ini menjadi atensi pihak kepolisian, makanya setiap ada titik api yang muncul diaplikasi pihak kepolisian terdepan melakukan tindakan pemadaman tidak peduli siang maupun malam.
"Cuma yang sangat saya sayangkan, masyarakat seakan cuek, acuh tak acuh melihat kebakaran yang terjadi tidak mau ikut bantu padamkan api," keluhnya.
"Pertama dulu karhutla terjadi di wilayah Resort Belanting di tanah milik warga sekitar 2,5 hektar kemudian berikutnya dalam kawasan. Tapi kebakaran terbesar pada bulan Agustus lalu terjadi di Sembalun," jelas Iskandar.
Namun semua titik kebakaran itu bisa diatasi berkat kerjasama tim gabungan TNI/Polri, muspika, TNGR dan unsur masyarakat.
Dalam hal Tindak Pidana Kehutan (Tipihut) BKPH Rinjani Timur terus berkoordinasi, bersinergi dengan pihak kepolisian menyelesaikan segala permasalahan hukum. Seperti kasus yang terjadi di RPH Sekaroh beberapa waktu lalu, sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Polres Lombok Timur. Demikian pernyataan disampaikan Iskandar, pada media Speaker Kampung.
Oleh karena itu sesuai perintah pimpinan, BKPH Rinjani Timur akan terus lakukan sosialisasi kepada kelompok masyarakat penggarap yang melakukan aktivitas di perbatasan hutan. Polhut yang bertugas di masing-masing RPH diingatkan untuk rajin turun melihat kondisi di lapangan, jangan hanya sekedar duduk diam di kantor menunggu laporan baru mau bertindak. (Ggar)
Komentar