Speaker Kampung

  Loteng.SK _Pukul 14.00 Wita Sekitar 80 orang Anggota PPS dan KPPS Kelurahan Praya Hari ini (28/11/2020) mengikuti Bimbingan Teknis Tungsura Berbasis Sirekap di Aula Kantor Camat. Peserta Pelatihan diikuti oleh   4 orang perwakilan dari masing-masing TPS. Ari Sunandar ST selaku petugas PPK menghimbau 20 TPS di Praya untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menerapkan 3 M yakni Mencuci tangan sebelum dan sesudah menjoblos, Memakai masker, dan Menjaga jarak. Lanjut Ari minta kepada masing-masing TPS menyediakan beberapa APD berupa masker dan juga sarung tangan sekali pakai untuk setiap orang yang akan menjoblos (bagi yg tidak memakai masker). Dan bagi DPT yang akan menjoblos harus membawa Surat Undangan, dan bagi yang pindah memilih harus membawa Form A5. Kemudian bagi yang membawa KTP untuk memilih akan diberikan kesempatan jam 12 siang. Kemudian terkait dengan penyandang difabel atau disabilitas Ari mengatakan bahwa KPU telah menyediakan from perhitungan khusus disabi

  Loteng.SK _Menjelang H-14 Pencoblosan,Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Tengah masih juga belum melaksanakan kewajibannya melakukan sosialisasi kepada seluruh segmen pemilih di Kabupaten Lombok Tengah.   Salah satunya hingga hari ini belum mendapatkan sosialisasi adalah para penyandang disabilitas yang jumlahnya tak kurang dari 200 orang se Lombok Tengah.   Ketua Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia (HWDI) Propinsi NTB Sri Sukarni menilai, KPUD Kabupaten Lombok Tengah sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu paling buruk khususnya dalam melayani para penyandang disabilitas.   "KPUD Lombok Tengah ini menurut kami sangat tidak Kooperatif dan Tidak Responsif dalam memenuhi hak-hak Konstitusional para penyandang disabilitas. Sampai dua minggu lagi kita mau pencoblosan, mereka belum juga sosialisasi untuk kami" Kata Sri seperti dikutip dari Qolama.com Sabtu (28/11/2020) di Mataram.   Dikatakannya, alih-alih membentuk Satgas atau tim khusus

  Lotim.SK _Ketua KKM MA Wilayah 1 Lombok Timur, M. Nurul Wathan merasa Haru bercampur bahagia ketika mendengar ada inisiasi dari teman-temanya Dewan Provinsi NTB dari Fraksi PKB yang mengajukan RAPERDA Pontren dan Madrasah untuk menjadi PERDA.   “ Ini merupakan Sebuah langkah yang mengejutkan sekaligus angin segar bagi kamin yang bergelut di dunia Pendidikan baik di Pontren dan Madrasah” papar M. Nurul Wathoni ketua kelompok kerja kepala madrasah di Lotim.   Lanjut Wathoni bahwa ikhtiar teman teman PKB dan partai lain untuk menghadirkan Perda yang kemudian menjadi payung hukum eksekutif untuk melakukan pemberdayaan Pontren dan Madrasah adalah langkah mulia yang wajjb kita dukung dan berikan apresiasi karena baru kali ini ada ikhtiar yang sungguh sungguh dari legislatif kita untuk mau berjuang membesarkan Pontren dan Madrasah yang seblumnya masih menjadi slogan slofan kampanye.   “ini luar biasa semoga para insiatornya diberikan kesehatan dan keberkahan hidupnya, amiin” Uca

  Lotim.SK _Perkembangan jaringan penjahat narkoba di NTB kian memperihatinkan. Pasalnya, Sabtu, (21/11) sekitar pukul 15.30 Wita, Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda NTB menggerbek sebuah rumah di Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.   Rumah itu digerbek lantaran digunakan sebagai pabrik pembuatan narkotika jenis sabu.   Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma PR saat konferensi pers, Ahad siang (22/11) mengungkapkan, kasus itu berhasil diungkap berkat kerjasama Ditresnarkoba dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Mataram.   “Ditnarkoba telah membangun komitmen atau kesepahaman dengan Kalapas, untuk bersama-sama menjaga wilayah NTB ini dari peredaran narkoba,” katanya.   Sesuai laporan Ketua Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, AKP I Made Yogi Purusa Utama, pihaknya berhasil mengamankan 10 Orang tersangka termasuk pemilik pabrik narkotika.   “Sepuluh pelaku ini merupakan satu kelompok jaringan yang dalam mend

Praya. SK _Bertempat di Ballroom Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Tim Sukses dari Lima Paket Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah hadir dalam rangka Debat Tim Sukses dengan tajuk "Kalau Menang, Mau Ngapain?". Mereka hadir memperkenalkan calonnya, memaparkan Visi-Misi, serta Slogan masing-masing Paslon guna meyakinkan masyarakat. (Sabtu, 21/11/2020)   Kegiatan ini diselenggarakan oleh Grup Diskusi Lombok Tengah Ihtiar besutan Dian Sandi Utama. Masing-masing Tim Sukses dari tiap Paslon diberikan kesempatan Siapa dan Apa visi misi dari calon mereka.   Kesempatan Perdana diberikan kepada tim sukses pasangan nomor urut 01 untuk memaparkan kelebihan paslon yang diusungnya. Legewarwan sebagai perwakilan dari paslon nomor urut 1 ini  kemudian tampil percaya diri menyampaikan Visi-Misi Lale Prayatni-Sumum dengan balutan slogan " PAS Menah Tandur ".   Selanjutnya, slogan “ Wayent Wah ” dari Paslon Urut 02 tampil menyampaikan Visi-mi

  Wanasaba.SK _Kondisi pendidikan di Indonesia masih diwarnai dengan ketimpangan, khususnya di daerah terpencil di pelosok Tanah Air masih banyak dijumpai kondisi dunia pendidikan yang memprihatinkan, karena pelajar belum terlayani dengan sarana yang baik. Padahal pendidikan yang nyaman dan aman serta mendapatkan perhatian dari pemerintah merupakan hal yang sangat diinginkan oleh seluruh pelajar di Indonesia. Mulai dari infrastuktur hingga akses jalan yang tidak memadai perlu mendapatkan perhatian.   Di Dasan Erot Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba yang letaknya berada di daerah pegunungan , para siswanya harus menempuh perjalanan yang sangat berbahaya. Mereka (Pelajar_red) harus berjalan kaki ke sekolah/madrasah sejauh 1.5 KM untuk menuntut ilmu. Para siswa itu harus menempuh jalan setapak dan memutar serta melewati jalan berdebu jika musim kemarau dan licin penuh lumpur jika sudah musim penghujan tiba.   Tidak heran seragam sekolah pelajar ini selalu kotor karena terkena debu.

  Lotim SK- Nurul Atika , anak cantik dari pasangan Mutawatir (45) dan Murni (4) menahan sakit di Rumahnya di Dusun Surya Lebai, Desa Ketangga, Kecamatan Suela. Ia menderita penyakit Hidrosefalus semenjak ia lahir.   Pada usianya yang masih lima belas tahun, ia harus berjuang melawan rasa sakit akibat kondisinya semakin parah. Ia sering kejang, tidak mendengar dan tidak bisa melihat. Keluarga tidak bisa berbuat banyak. Kondisi Kepala Nurul saat ini semakin membesar, hampir tak bisa menahan beratnya.   Sang ibu, Murni mengatakan pada tahun 2007 saat berobat ke Mataram, pihak rumah sakit memberikan rujukan ke Bali untuk di operasi, namun pihak keluarga menolak, karena biaya dan keluarga takut operasinya gagal.     Di tempat yang sama sang Ayah, Mutawatir menambahkan besarnya ini selalu kita awasi dan merawatnya lebih dari biasanya, sampai-sampai meninggalkannya saja pun untuk mencari nafkah yang lebih sangat berat rasanya tambahnya.   Sambung Samsul Mujahidin selaku TKSK

Praya. SK_Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB Sri Sukarni mengatakan, tidak banyaknya para penyandang disabilitas mendaftar sebagai PPS pada saat rekrutmen sebetulnya adalah cermin KPUD Loteng gagal melayani hak-hak konstitusional para penyandang disabilitas. Sri juga mengatakan, ia baru tau jika KPUD sudah membentuk Badan Ad Hoc untuk Disabilitas ini. Namun ia sendiri hingga hari ini belum tau siapa-siapa orangnya, dan apa yang sudah ia kerjakan.   “Kita dengar mereka (KPUD Loteng. Red) sudah bentuk tim ad hoc, tapi kenapa sosialisasi ke kami tidak ada. Jangankan soal PPS, informasi calon saja kami tidak dapat” Katanya. Sri menyayangkan KPUD Loteng tidak membentuk relawan khusus berbasis disabilitas yang melakukan sosialisasi seperti yang dilakukan kota/kabupaten lain di NTB. Relawan-relawan ini terdiri dari penyandang disabilitas pula yang bertugas memastikan hak-hak disabilitas terakomodir dengan baik di semua tahapan pemilu. “Ada banyak yang KPUD Loteng harus pas

PRAYA, SK | Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Tengah sebenarnya telah membentuk badan Ad Hoc untuk para penyandang disabilitas. Hanya saja, karena beberapa hal, agenda-agenda untuk para penyandang disabilitas ini sempat tertunda.  Hal tersebut dikonfirmasi KPUD Lombok Tengah melalui Komisioner KPUD Loteng Bidang perencanaan, Program dan Data Lukman Hakim, Rabu, (18/11/2020) kemarin.  “Dulu kami telah membentuk Badan Ad Hoc untuk memenuhi hak teman-teman ini seperti hak terdaftar sebagai pemilih, hak mendapatkan sosialisasi dan fasilitas,  termasuk juga hak mereka sebagai penyelenggara” Jelas Lukman.  Namun badan Ad Hoc ini kata Lukman sepertinya belum bekerja maksimal, termasuk sosialisasi ke para penyandang disabilitas yang hingga kini belum dilaksanakan.  “Saat rekrutment badan ad hoc dlu...disabilitas kita prioritaskan dan memiliki hak yg sama...dan dlu langsung tiang infokan ke ketuanya pak slamat riadi utk proses rekrutmentx...dan beliau juga masuk menjadi PPS”

Praya.SK_Telatnya sosialisasi kepada pemilih disabilitas pada Pilkada Lombok Tengah 2020 rupanya tidak hanya terjadi saat ini. Menurut ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Propinsi NTB Sri Sukarni, sejak ia menjadi ketua HWDI Lombok Tengah tahun 2010 hingga 2017, tak satu kali pun penyandang disabilitas mendapatkan sosialisasi tentang Pilkada ataupun pemilihan-pemilihan lainnya.  “Jangankan tuk sosialisasi diundang tuk diskusi aja tidak pernah” Ungkapnya.  Padahal kata Sri, pemerintah dan para penyelenggara mendapatkan amanat khusus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 terkait pemenuhan hak-hak kaum disabilitas termasuk hak-hak konstitusionalnya dalam berpolitik.   Sri mempertanyakan, telatnya sosialisasi ke para penyandang disabilitas pada Pilkada 2020 ini beresiko para penyandang disabilitas tidak memiliki hak pilih pada 9 Desember mendatang.  “Apakah KPUD Loteng bisa memastikan semua penyandang disabilitas di Loteng ini sudah terdata sebagai pemilih?” Tanyanya.  Tak hanya

Praya. SK_Nurhayati (29), penyandang disabilitas asal Puyung Lombok Tengah mengaku khawatir jelang pilkada 2020 mendatang. Pasalnya, sebagai penyandang disabilitas, ia merasa belum mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Keluh kesahnya ini disampaikan Nurhayati di acara evaluasi program Jurnalis Warga Mengawal Pilkada yang diselenggarakan Speaker Kampung di Warung Kita Café Batujai Praya Lombok Tengah, Senin, (16/11/2020). Hak-hak yang dimaksud Nurhayati, misalnya hingga hari ini ia belum mendapatkan sosialisasi apapun terkait mekanisme memilih untuk disabilitas, ketercukupan informasi terkait siapa calon bupati dan calon Wakil Bupati serta apa visi-misinya untuk penyandang disabilitas.  “Hampir setiap pemilu, kami penyandang disabilitas selalu menjadi bagian yang terlupakan” Kata Perempuan yang menggunakan kursi roda ini. Nurhayati tidak asal ngomong, dari pemilu ke pemilu. Pemerintah sepertinya abai pada kondisi mereka yang serba kekurangan. Ia bercerita, pada pemilu tahun 2019, saat

  Kami Pencari Berita, Bukan Pembawa Petaka Lombok Tengah,SK _ KEBEBASAN Pers di Indonesia sudah lahir sejak lama bahkan sejak orde baru tumbang. Meski   demikian, pada kenyataannya kebebasan pers sebagai salah satu ciri demokrasi   justru mengalami kekangan atas sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) saat ini. Larangan peliputan langsung kepada wartawan saat debat Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah, di Hotel D-Max Praya, Sabtu malam (7/11) telah merenggut dan melukai hati insan pers yang ada di Indonesia khsusnya di Lombok Tengah. Pernyataan Sikap Forum Wartawan Lombok Tengah (FWLT) atas apa yang dilakukan oleh KPU tidak bisa dibenarkan, karena itu sudah jelas bertentangan dengan undang- undang tentang Pers yang   memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan yang tertuang dalam pasal 18   Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Disebutkan,

Pohgading. SK _Pemerintah Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, gelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun 2020. Acara tersebut berlangsung di kantor Desa Pohgading, turut menghadiri antara lain; Babinsa, Babinkamtibmas, Kepada Dusun, unsur kecamatan, Ketua BPD, Pemuda, serta tokoh masyarakat. Pada Selasa, 3 November 2020. Bisa dijelaskan, Musrenbang Desa adalah Forum Musyawarah Perencanaan Tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah Dusun, bahwa dari hasil analisis Musrenbang Desa selanjutnya akan di usulkan ke tingkat kecamatan. Namun dalam Musrenbang Desa tahun 2020 ini Pemerintah Desa Pohgading proritaskan penanganan sampah. Seperti apa yang di katakan  Sekdes Desa Pohgading M. Zulkifli S. AP. Semua usulan bagian kesimpulan dari hasil RKPDea pada Juli 2020, Khusus tahun 2021 untuk semua wilayah yang ada di desa Pohgading itu perioritas utama, di samping pemberdayaan pembanguna SDM se

  Lotim. SK_Iformasi menarik datang dari Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).  Pasalnya, pendaftaran untuk calon peternak mitra dalam Program 10 juta ekor sapi untuk  proses Penggemukan Sapi Brahman Australia  yang diluncurkan bersama PT. Karya Hoqi dan PT. Mineral Energi Mulya (MEM) itu secara resmi dibuka. Melalui siaran tertulis, Iwan Setiawan, Sekertaris DPD HKTI NTB menjelaskna bahwa Sebanyak 10 juta ekor sapi yang diprogramkan oleh DPD HKTI NTB itu merupakan kuota Import dan Ekspor PT. Karya Hoki dan PT. Mineral Energi Mulya (MEM) dari Kementerian  Pertanian RI untuk memenuhi pangsa pasarnya di dalam negeri dan Timur Tengah untuk tahun 2020-2030. Menariknya, lanjut Iwan, kuota yang didapatkan oleh PT. Karya Hoki itu dipercayakan kepada  DPD HKTI NTB sebagai mitra untuk penggemukannya. Skema dalam klausul kontrak itu, sambungnya, secara tegas menyatakan bahwa DPD HKTI NTB akan melakukan impor sapi bakalan (Brahman)

  Madayin.SK - Bangkit Dari keterpurukan ekonomi pasca Gempa 2018 Desa Madayin, Kecamaatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, buka jalur pendakian bukit cemara Nunggal.   Bukit yang terletak di Kecamatan Sambelia ini memiliki panorama yang berbeda dari bukit-bukit yang lain di Kabupaten Lombok Timur.   Hal ini di ungkapkan oleh Ketua Pokdarwis Madayin melalui Kelompok Kerja Dusun Ketakpang (POKJA) Lalu Rusli.   “Bukit ini sangat berbeda dengan bukit-bukit yang lain, di Bukit Cemara Nunggal ini kita bisa melihat lautan dan Gili yang memanjakan mata pengunjung. Bukan hanya itu saja, wisatawan juga di manjakan dengan Gunung Rinjani, Gunung Sangkareang, Gunung Agung Bali dan bukit-bukit yang lainnya. Tuturnya   Lanjut Rusli juga mengatakan bahwa dengan keindahan itu kami optimis untuk membuka Cemara Nunggal ini untuk memulihkan ekonomi warga yang terpuruk pasca gempa dan di sambut lagi oleh Covid 19.   Sementara itu Pemerintah Desa Madayin melalui Sekertaris Desa (Sekdes) Zai

  Lotim, SK_Selama ini tenaga operator memegang kendali dalam proses input data sekolah yang meliputi data jumlah peserta didik, jumlah guru, kondisi bangunan sekolah dan lain sebagainya. keberadaan tenaga operator madrasah memiliki peran yang strategis dalam mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran di madrasah. Namun sejak Februari 2002 EMIS direlease hingga hari ini, tidak ada satupun regulasi atau aturan tertulis yang dikeluarkan pemerintah berpihak pada Operator Madrasah terkait jenis pendataan hingga ke anggaran. Hal ini di sampaikan oleh Ketua FORMAD LOTIM (Forum Operator Madrasah Lombok Timur), M. Azizan, kemarin (01/11/20). “Sejak adanya istilah Operator di Madrasah dengan tugasnya semakin beraneka ragam dan berat sampai saat ini tidak ada yang memayunginya secara legal formal”, tegas Azizan. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Wakil Forum Operator Madrasah Lombok Timur, M. Abid bahwa operator Madrasah sepertinya masih dianggap tidak terlalu penting oleh Pemerintah, padah