Di indonesia pun demikian, media-media nusantara banyak membahas. Tak terelakkan di Nusa Tenggara Barat/ NTB pun begitu riuhnya soal virus korona ini. Sehingga banyak keluar surat-surat, fatwa-fatwa untuk pencegahan virus ini.
Pemerintah pusat telah menguntruksikan kepada daerah untuk memberlakukan beberapa hal terkait penanganan virus ini. Diantaranya adalah Melakukan sosial distancing (menjaga jarak), melakukan karantina sendiri. Dan satu hal lagi yaitu soal memberikan perintah kepada Desa untuk melakukan perubahan anggaran yang peruntukannya untuk penanganan pandemi covid-19 di masing-masing Desa.
Hal ini tentu sangat kita respon baik, sembari menunggu tanggap darurat yg lebih spesipik baik dari pemerintah pusat. Syukurnya pemrintah desa di berikan kewenangan untuk ikut terlibat membangun gugus ataupun satgas penangan covid 19 ini, sehingga pelayanan serasa semakin dekat. Meski belum begitu optimal protokol maupun manangment penangan nya.
Tak tanggung-tanggung pemerintah desa di daerah NTB pun banyak mengalokasikan Dana desa untuk penangangan pandemi covid19 ini. Berdasarkan tracking media baik online maupun cetak, desa banyak menggarkan sekitar puluhan dan ratusan juta untuk penanganan covid19 ini. Tentu hal ini sangat kita apresiasi.
Kalau desa yang benar-benar menyusun perencanaan dengan matang pasti imbasnya akan baik. Tetapi bagaimana dengan desa-desa yang ternyata tidak mengolah dengan baik, justru mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dana desa yang mestinya di gunakan dengan baik malah di gunakan oleh oknum staf desa atau kepala desa untk meraup keuntungan.
Lalu Bagaimana cara mengetahui penyelewengan Dana Desa ini?
Ada beberapa indikator yang harus kita chek list utk mengetahui dana desa ini benar di oprasionalkan dengan baik atau di Kantongi dengan baik. Antara lain ialah sebagai berikut:
1.Struktural Managment dan protokol Kebencanaannya Desa Jelas.
2. Program kerja Jelas dan dapat di akses/diketahui oleh warga.(transparancy)
3. Pemerintah desa Mempublish Time Line penanganan sebagai salah satu tanggung jawab kepada warga. (Akuntabilitas)
4. Pemerintah desa melibatkan warga dalam pelaksanaan program (partisipasi)
5. Memiliki media Daring sebagai pusat informasi penanganan di desa.
6. Kegiatan tidak dilakukan oleh Tim gugus tugas, melainkan di proyekkan dengan sistem swadaya pinjam modal di 1 orang.
Enam (6) hal ini bisa menjadi standar kajian untuk mengetahui Dana desa anda apakah di gunakan dengan baik atau di kantongi dengan baik. Hal yang sangat perlu kita ketahui ialah, memastikan bahwa program tersebut tidak di proyekkan.
Pastikan bahwa keuangan di kelola oleh tim gugus dan semua tim gugus mengetahui rencana program serta tahu tugas pokok dan fungsinya. Jika ini tidak di ketahui maka, ini suatu pertanda bahwa Dana covid 19 desa anda di Korupsi.
Opini
Oleh: Rian
Komentar