Speaker Kampung

Suela, SK - Media Komunitas Speaker Kampung.net pimpinan Hajad Guna Roasmadi atau Eros, mengadakan launching Jurnalisme Warga (JW) bekerjasama dengan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) Jakarta. Berlangsung di Lesehan Kampung, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Lombok Timur, NTB, pada (10/7/2019). Hadir pada acara itu adalah direktur Selaparang TV, Lalu. Safarudin Aldi, Kepala seksi Kominfo Lotim, Saharudin, Sekcam Wanasaba, Puskesmas Suela, penggiat komunitas, aktivis sosial dan beberapa warga lainnya. Direktur STV, Lalu. Saparudin Aldi atau akrab dipanggil Mamiq Apeng, pada sambutannya mengatakan, JW atau citizen journalism yang bernaung di bawah lembaga komunitas Speaker Kampung senantiasa menyampaikan informasi yang bermanfaat buat warga terutama warga masyarakat yang berada di pedesaan. Pewarta warga lanjutnya, senantiasa menulis informasi yang erat kaitannya dengan hak dasar warga seperti hak kepemilikan administrasi kependudukan (adminduk) hak menerima pelayan

Lombok Timur, SK- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa (pemdes) memiliki dua kewenangan khusus dalam mengelola pemerintahan yaitu kewenangan dalam hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa. Untuk mewujudkan UU itu, pemerintah telah mengucurkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuannya agar desa mampu mengatur mengurus kepentingan masyarakat secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat. Agar pembangunan berbasis masyarakat itu bisa direalisasikan maka, kapasitas aparat pemdes dan masyarakat, kualitas tata kelola desa, sistem pendukung, regulasi dan kebijakan pemerintah desa harus lebih optimal. Oleh karena itu Program Inovasi Desa (PID) di Lombok Timur dimunculkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Semua itu bisa terwujud dengan perencanaan yang matang, kapasitas pemerintah yang mengelola DD juga perlu menjadi pertimbangan. Bursa Inovasi Desa (BID) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari model PID tingkat kabup

Sambelia SK - Pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang dialokasikan pemerintah pusat dari dana APBN kepada ratusan bahkan ribuan korban gempa melalui Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) kini menemui berbagai kendala. Untuk menyelesaikan kendala atau keluhan warga penerima bantuan RTG tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui pemerintah Kecamatan Sambelia memfasilitasi pertemuan antara BPBD sebagai penanggung jawab, supplier, fasilitator, Kepala desa dan pokmas, berlangsung di kantor camat Sambelia, pada (5/7).  Zaitul Akmal, memberikan kesempatan kepada semua Kepala desa (kades) menyampaikan keluhannya di depan Kepala pelaksana (kalak) BPBD Kabupaten Lombok Timur, Purnamahadi, berkaitan lambatnya proses pembangunan RTG tersebut. Camat Sambelia membuka ruang diskusi bersama pemerintah dan juga aplikator, supplier RTG. Mereka ingin mengetahui secara jelas seperti apa regulasinya, atau apakah teknis pengerjaannya sesuai SPK atau tidak, sehingga proses pembangunan