Speaker Kampung

Ketangga, SK- Akibat kekurangan air bersih, karena tidak ada perhatian pemerintah dalam melayani warga. Belum lagi soal PDAM dengan biaya mahal. Mendorong beberapa warga yang berada di Dusun Otak Desa dan Montong Gedeng, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Lombok Timur, NTB, melakukan penggalian sumur di beberapa tempat di pinggir sungai, pada (25/7). Sebagaimana dilakukan oleh Amaq Ikhwan yang tinggal di Dusun Montong Gedeng. Ia bersama beberapa warga lainnya berinisiatif melakukan penggalian sumur karena belakangan ini dia merasa kesulitan untuk mendapatkan sarana air bersih. Disampaing untuk kebutuhan mencuci dan mandi, air juga termasuk kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidup. Pada jurnalis media Speakerkampung.net, Ikhwan menceritakan, jarak tempuh sumur dari rumah katanya sangat jauh sekitar 200 meter. "Karena kami kesulitan air untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga kami menggali sumur sendiri," jelasnya. Begitupun dikatakan salah seorang warga lainnya, Amaq Sil

Wanasaba, SK- Dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa Tahun Anggaran 2019-2020. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Musyawarah Desa (MusDes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) berlangsung di aula kantor Desa Beririjarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, NTB, pada (24/7/2019). MusDes tersebut diikuti lebih dari Empat puluh orang peserta terdiri dari unsur pemerintah kecamatan, pendamping desa, BPD, LKMD, perwakilan kelompok usaha masyarakat, perwakilan perempuan, pemuda, toga, toma serta unsur masyarakat lainnya. Kepala Desa Beririjarak, Lalu Fauzi, dalam sambutannya mengatakan, Beririjarak memiliki banyak permaslahan yang perlu diselsaikan, mulai dari pembangunan Infrastrukrur, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan bentuk pembinaan lainnya. Namun katanya, semua itu tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. "Maka melalui MusDes ini kita ingin menyepakati bentuk program skala prioritas yang betul-betul menjadi keb

Lombok Timur. SK_Euforia tahun 2015 menyambut dana nyata. Yakni Dana Desa/ DD yang dikelola oleh desa hanya isapan jempol semata. Pasalnya, DD hingga 2019 ini diduga dinikmati oleh oknum elit pemerintah desa saja. Hal ini dapat dibuktikan masih banyaknya masyarakat miskin pedesaan, buruh tani, nelayan dan buruh migran belum ada perhatian secara serius dari dana desa. Apalagi perhatian lebih bagi kaum disabilitas dan kelompok termarjinalkan. Gawe musyawarah dusun/ Musdus dan musyawarah desa/ Musdes hanya omong kosong belaka. Fakta di lapangan, hasil musyawarah hanya setingan para elit politik desa. Ini bisa dilihat, dari kehadiran peserta rapat di desa. Bak perpaduan suara antar pemerintah desa dengan lembaga lainya. Secara serentak terdengar nyayikan lagu setuju. Nyaris, tak ada suara sumbang yang menghalau   rencana raja kecil di desa itu. Kesepakatan itu mulus dan mendominasi program pembangunan infrastruktur. Keyakinan mereka, bahwa eksekusi pembangunan rabat beton, jalan,