Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Info POLITIK

Pemilu Di Tengah Pandemi, Pasien Reaktif Tetap Berhak Bersuara

  Loteng.SK _ Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah hari ini (Rabu,9/12/2020) melakukan Pilkada serentak untuk menentukan Kepala daerah bupati dan wakil bupati lombok tengah untuk 5 tahun ke depan.   Pilkada yang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini tentunya ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dijalankan untuk menghindari penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.   Di TPS 14 Kampung Tiwubokah kelurahan Praya Kabupaten Lombok Tengah, di duga ada salah seorang warga disabilitas daksa (fisik) yang dinyatakan reaktif Covid-19 setelah 2x ( dua kali_red) melakukan rapid tes untuk keperluan sebagai petugas KPPS.   Namun karena dia dinyatakan reaktif akhirnya ketua PPS Praya Lalu Erlan memintanya untuk beristirahat di rumah dan nanti akan melakukan swab tes, demi keamanan semua masyarakat yang akan mencoblos.   Meskipun dinyatakan reaktif, tetapi Hak Suaranya tetap diberikan dengan pelayanan khusus untuk pasien atau orang yang memiliki suhu tubuh di

HWDI : Sosialisai KPU Loteng Dinilai Kurang Maksimal

  Mataram.SK_ Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kembali mengkritik penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak maksimal melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Pilkada Loteng   Kritikan tersebut dilontarkan Ketua HWDI Loteng, Sima di acara talk show menakar kualitas demokrasi pada Pilkada Loteng 2020 di Ballrom Kantor Bupati, Sabtu 5 Desember 2020.   “Bagaimana mau meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat pada Pilkada, kalau sosialisasi tidak maksimal, terutama kepada masyarakat Penyandang Disabilitas” ucap Sima.   Penyandang Disabilitas sangat merasakan betul, kalau sosialisasi terkait tahapan dan pelaksanaan Pilkada Loteng belum maksimal. Mulai dari tahapan, hingga tatacara pencoblosan, mengingat penyandang Disabilitas belum tentu tau cara mencoblos.   Dikatakan, jumlah masyarakat Penyandang disabilitas di Kabupaten Loteng yang terdata sampai sekarang mencapai 1.886 ora

Disabilitas Lombok Tengah Mengancam Golput Pada Pilkada

"kalau tdk ada program disabilitas golput saja".  Gumam Ketua Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sri Sukarni sesaat setelah menonton debat kedua Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah pada Pilkada Serentak 2020 melalui Smartphone, Senin, (30/11/2020).  Absennya materi disabilitas pada debat pertama dan kedua yang dilaksanakan KPUD Loteng disebuah hotel berbintang di Lombok Tengah itu menurut Sri adalah cerminan betapa para penyelenggara pemilu di Kabupaten Lombok Tengah tidak punya awarness terhadap para penyandang disabilitas dalam kontestasi Pilkada di Lombok Tengah. "Kami sangat kecewa dan prihatin, ternyata para calon Bupati dan Wakil Bupati di Loteng, termasuk para penyelenggara pemilu terutama KPU Loteng menganggap disabilitas di Loteng ini sampah sehingga nasibnya tak perlu difikirkan dan dibicarakan apalagi sampai memikirkan program untuk kami" Kata Sri prihatin. Perempuan berkursi roda yang tahun 2017 - 2018 pernah menjadi ketua HWDI Lombok

Debat Paslon, Kini Ketua KPU Loteng Fasilitasi Wartawan

  Dibalik acara debat publik paslon Pilkada di Lombok Tengah NTB, senin 30/11/2020 kini wartawan difasilitasi oleh KPU setempat. Ketua KPU Lombok Tengah, Lalu Darmawan sebelum acara debat dimulai menyampaikan bahwa wartawan yang ada di dalam ruang debat diberikan slot untuk 9 orang dari 3 organisasi profesi wartawan. Antara lain, 3 orang dari Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT), 3 orang dari Forum Wartawan Lombok Tengah (FWLT) dan 3 orang dari Komunitas Jurnalis Lombok Tengah (KJLT). “Sisanya, kami siapkan ruangan khusus yang dilengkapi layar monitor namun tetap terbatas yakni untuk 20 orang wartawan masing-msing 9 orang dari ketiga organisasi wartawan itu,”katanya. Lalu Darnawan menyatakan, apa yang dilakukanya sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan bersama-sama dengan organisasi wartawan di Lombok Tengah dan telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian sebagai otoritas  keamanan dalam acara tersebut. Dari 20 kuota yang disiapkan oleh KPU di rungan khusus untuk wa

Menyedihkan !! Di Tanah TasTura Penyandang Disabilitas Didiskriminasi

Loteng.SK _ Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan digelar beberapa hari kedepan. Namun, kalangan disabilitas seakan -akan luput dari setiap aspek pembahasan. Mulai dari sosialisasi KPU kepa d a penyandang difabel , tidak terdengarnya visi-misi dari lima paslon yang menyentuh isu keberpihakannya terhadap para penyandang disabilitas .   Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) berharap besar dari lima calon pemimpin Lombok Tengah mempunyai prioritas tersendiri kepada penyandang disabilitas, sayangnya itu belum terlihat pada debat yang terselenggara di D Max Hotel kemarin senin (30/11/2020) .   “Kami penyandangdisabilitastidakmintalebih, tapi tolong dalam visi mereka harus tertera jelas program disabilitas” Kata Sri.   Lebih lanjut, ketua HWDI provinsi ini menyayangkan sikap KPU Loteng yang sampai detik ini belum merespon keinginan dari penyandang disabilitas.   “KPU oh KPU Loteng, sudah berapa t

Anggota PPS dan KPPS Loteng Ikuti Bimtek Sirekap

  Loteng.SK _Pukul 14.00 Wita Sekitar 80 orang Anggota PPS dan KPPS Kelurahan Praya Hari ini (28/11/2020) mengikuti Bimbingan Teknis Tungsura Berbasis Sirekap di Aula Kantor Camat. Peserta Pelatihan diikuti oleh   4 orang perwakilan dari masing-masing TPS. Ari Sunandar ST selaku petugas PPK menghimbau 20 TPS di Praya untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menerapkan 3 M yakni Mencuci tangan sebelum dan sesudah menjoblos, Memakai masker, dan Menjaga jarak. Lanjut Ari minta kepada masing-masing TPS menyediakan beberapa APD berupa masker dan juga sarung tangan sekali pakai untuk setiap orang yang akan menjoblos (bagi yg tidak memakai masker). Dan bagi DPT yang akan menjoblos harus membawa Surat Undangan, dan bagi yang pindah memilih harus membawa Form A5. Kemudian bagi yang membawa KTP untuk memilih akan diberikan kesempatan jam 12 siang. Kemudian terkait dengan penyandang difabel atau disabilitas Ari mengatakan bahwa KPU telah menyediakan from perhitungan khusus disabi

Cabub dan Cawabub Loteng Tarung Visi Misi

Praya. SK _Bertempat di Ballroom Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Tim Sukses dari Lima Paket Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah hadir dalam rangka Debat Tim Sukses dengan tajuk "Kalau Menang, Mau Ngapain?". Mereka hadir memperkenalkan calonnya, memaparkan Visi-Misi, serta Slogan masing-masing Paslon guna meyakinkan masyarakat. (Sabtu, 21/11/2020)   Kegiatan ini diselenggarakan oleh Grup Diskusi Lombok Tengah Ihtiar besutan Dian Sandi Utama. Masing-masing Tim Sukses dari tiap Paslon diberikan kesempatan Siapa dan Apa visi misi dari calon mereka.   Kesempatan Perdana diberikan kepada tim sukses pasangan nomor urut 01 untuk memaparkan kelebihan paslon yang diusungnya. Legewarwan sebagai perwakilan dari paslon nomor urut 1 ini  kemudian tampil percaya diri menyampaikan Visi-Misi Lale Prayatni-Sumum dengan balutan slogan " PAS Menah Tandur ".   Selanjutnya, slogan “ Wayent Wah ” dari Paslon Urut 02 tampil menyampaikan Visi-mi

Merasa Didiskriminasi, HWDI NTB Sampaikan Salam Kepada Pihak KPUD Loteng

Praya.SK_Telatnya sosialisasi kepada pemilih disabilitas pada Pilkada Lombok Tengah 2020 rupanya tidak hanya terjadi saat ini. Menurut ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Propinsi NTB Sri Sukarni, sejak ia menjadi ketua HWDI Lombok Tengah tahun 2010 hingga 2017, tak satu kali pun penyandang disabilitas mendapatkan sosialisasi tentang Pilkada ataupun pemilihan-pemilihan lainnya.  “Jangankan tuk sosialisasi diundang tuk diskusi aja tidak pernah” Ungkapnya.  Padahal kata Sri, pemerintah dan para penyelenggara mendapatkan amanat khusus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 terkait pemenuhan hak-hak kaum disabilitas termasuk hak-hak konstitusionalnya dalam berpolitik.   Sri mempertanyakan, telatnya sosialisasi ke para penyandang disabilitas pada Pilkada 2020 ini beresiko para penyandang disabilitas tidak memiliki hak pilih pada 9 Desember mendatang.  “Apakah KPUD Loteng bisa memastikan semua penyandang disabilitas di Loteng ini sudah terdata sebagai pemilih?” Tanyanya.  Tak hanya