Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Info HUKUM

Momentum Hari Anak Nasional, Mahasiswa KKN STIKES Hamzar Lakukan Penyuluhan PHBS Bagi Anak

Lombok Timur, SK_Berbagai kegiatan yang dilakukan untuk meramaikan hari anak nasioanal yang diperingati setiap tanggal 23 Juli diseluruh Indonesia. Salah satunya kegiatan penyuluhan prilaku hidup bersih bagi anak-anak yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Hamzar Lombok Timur.  Kegiatan yang dilakukan diantaranya mulai dari memberikan materi prilaku hidup bersih (PHBS), cara menggosok gigi yang benar dan pembiasaan mencuci tangan memakai sabun.    Berlangsung di Dusun Tibu Lampit Timur Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba, kegiatan yang diikuti oleh puluhan anak-anak di dusun tersebut terlihat antusias karena selain memberikan penyuluhan mereka juga diajak untuk bermain games edukasi.  Surini selaku ketua kelompok mahasiswa KKN menjelaskan kegiatan ini diadakan karena melihat anak-anak di Dusun Tibu Lampit Timur masih kurang memperhatikan kebersihan diri, sehingga mereka (mahasiswa KKN.red) menginisiasi program tersebut.  "tujuan kami melaksanakan kegiatan

APMLT: ZIS Dari ASN Untuk ASN, Masyarakat Biasa Lebih Membutuhkan

  Lotim, SK_Penyerahan bantuan Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh Pihak Baznas Lombok Timur yang berasal dari gaji ke-13 ASN Lombok Timur pada Senin kemarin menuai kontra dan disorot aktivis kepemudaan dan mahasiswa. Pasalnya, kebijakan atau penyerahan bantuan kepada ASN dianggap langkah yang keliru Rohman Rofiki selaku koordinator Aliansi Pemuda Dan Mahasiswa Lombok Timur (APMLT) menyampaikan kebijakan atau penyerahan bantuan ZIS kepada ASN dianggap langkah yang kurang tepat. Ia menyampaikan ada yang lebih berhak yang seharusnya di bantu yaitu " Masyarakat Biasa" tegasnya Lanjut ia sampaikan dengan menyayangkan hal tersebut. Terlebih kondisi hari ini di berlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Mataram Yang menurutnya akan berdampak pada Kabupaten Lombok Timur. "Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi Covid-19" pungkasnya Ia menuturka

Pemuda Tanyakan Proses Rekrutmen Tenaga Kerja PLN Padak Guar

  Lombok Timur, SK - Tujuan didirikan perusahaan di daerah selain untuk mendapatkan keuntungan melalui kesepakatan, produksi, perdagangan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dan apabila dilihat dari kacamata sosial, keberadaan perusahaan di daerah adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi pemuda dan masyarakat sekitar. Tapi terkadang berbanding terbalik dengan yang diharapkan masyarakat. Seringkali warga di sekitar perusahaan hanya menerima dampak atas janji-janji perusahaan. Perusahaan terkadang lebih memilih untuk merekrut pekerja luar ketimbang pekerja tempatan karena dianggap tidak memiliki skill atau pengalaman kerja. Tapi bukan itu sebenarnya menjadi alasan untuk tidak mempekerjakan mereka. Jika memang pemuda tempatan tidak memiliki skill atau pengalaman kerja, pihak perusahaan bisa memberikan pelatihan (workshop) pada mereka. Nah, kira-kira seperti itu yang terjadi di perusahaan besar (PLN) yang beroperasi sejak beberapa tahun lalu di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Lo

Jalan Rusak, KSPN KLU Desak Tindak Tegas PT Bunga Raya

Lombok Timur, SK - Ketua Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Sarifuddin mengunjungi lokasi aktivitas penggalian material (Galian C) bersama masyarakat Dusun Kokok Putek, Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Senin (5/4/2021) Ketika sampai di lokasi tidak satupun pimpinan perusahaan yang ditemukan di kawasan tersebut. Begitu pula rambu-rambu keselamatan terlihat tidak terpampang apalagi alat pelindung diri (APD) "Kami dari KSPN KLU bersama warga setempat mendatangi lokasi galian C, PT. Bunga Raya, Dusun Kokok Putek, Sambelia, tidak ada satupun kami temukan pimpinan perusahaan di lokasi," terang Syarifuddin. Aksi yang dilakukan oleh KSPN NTB ini menuntut agar pihak manajemen memberikan penjelasan upaya apa yang bisa dilakukan untuk menangani kerusakan jalan di berbagai ruas jalan di Kecamatan Sambalia. Mereka juga menuntut pihak perusahaan menerapkan keselamatan kerja di lokasi tambang. Suhirman, warga setempat berharap kepada pih

BEDA PANDANGAN ITU BIASA, TERPENTING TUJUANNYA SAMA

Lombok Timur, SK - Menyoal Peraturan desa (perdes) tentang pencegahan pernikahan usia anak, memiliki dua pandangan yg berbeda antara AKDES dan FKKD adalah hal biasa. Yang penting adalah semangat dari Keduanya untuk sama-sama berkeinginan mencegah terjadinya pernikahan usia anak di desa masing-masing. Sebab Kasus nikah usia anak di Lotim sudah sangat mengkhawatirkan. Angka kasus pernikahan anak yang terjadi menurut data statistik, jika dipresentasikan sebanyak 45,5 %. Kemudian sepanjang tahun 2020, Lotim tercatat berada pada peringkat kedua setelah Lombok Tengah.  Bahkan, data dari Dinas kesehatan kata ketua LPA Lombok Timur, Judan Putrabaya menyebutkan, pada tahun 2020 tercatat sekitar 550 kasus persalinan di bawah usia 18 tahun terjadi. Data LPA Lotim menunjukkan angka pernikahan anak yg ditangani dari tahun ke tahun terus meningkat. "Data pernikahan usia anak dari tahun ke tahun terjadi di Lombok Timur yang kami tangani terus meningkat," beber aktivis anak pada awak media,

Rapat Koordinasi Bahas Penanganan Cegah Perkawinan Usia Anak

Lombok Timur, SK - Menindaklanjuti perintah kerja Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy, tentang penanganan perkawinan pada usia anak, dimana raperdanya sudah dibahas dalam rapat paripurna DPRD NTB yang digelar pada (29/1) dan disahkan pada (30/1/2021 lalu. Maraknya perkawinan usia anak di NTB, belakangan ini menjadi perhatian publik. Pada, Sabtu (6/3) media Speaker Kampung Indonesia (SKI) pernah mengadakan Fodcast dengan tema "Kupas Tuntas Perda Pencegahan Pernikahan Anak di NTB"  Fodcast ini menghadirkan ketua LPA Lombok Timur, Judan Putrabaya, Kepala KUA Kecamatan Suela, Syaifullah dan ketua Forum Kawil Lombok Timur, Mustaan.  Tercatat sepanjang 2020 saja sebanyak 874 kasus pernikahan usia anak terjadi di NTB. Khususnya Lombok Timur, kasus perkawinan usia anak kata camat Sambelia Ishak, SH, pada rakor cegah kawin usia anak tingkat Kecamatan Sambelia, berada pada rangking tiga. Sehingga katanya, Bupati memerintahkan seluruh camat di Lombok Timur mengadakan rakor teknis pen

Tak Hanya Aktivis, Tuan Guru di NTB Desak Kepolisian Usut Tuntas Kasus Teror Direktur S TV

  Selong.SK_ Desakan agar aparat kepolisian dapat mengusut tuntas kasus dugaan aksi teror dan terbakarnya mobil dinas Direktur Selaparang TV semakin nyaring disuarakan berbagai elemen masyarakat di Lombok Timur. Tak terkecuali muncul dari tokoh ulama kharismatik Lombok Timur DR TGH Hazmi Hamzar SH MH menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan mendorong aparat kepolisian memberikan perhatian khusus atas kasus yang menimpa pimpinan lembaga penyiaran publik lokal di Lombok Timur itu.   ” Kita dorong polisi ungkap pelaku dugaan teror terhadap Direktur Selaparang TV ini,” kata Ketua Dewan Pembina Ponpes Maraqitta’limat Nusa Tenggara Barat pada Kamis 25/2/2021. Menurutnya, aksi teror merupakan tindakan kriminal yang harus diusut tuntas. “Kita berharap kepada Kapolres Lombok Timur untuk mencari pelaku yang melakukan dugaan teror terhadap saudara Lalu Saparuddin Aldi,” tegasnya. Disebutkan, semestinya permasalahan apapun seharusnya tidak diselesaikan dengan kekerasan. Apalagi dengan melakukan

Edukasi Kader Cegah Korupsi, Gerakan Mahasiswa Sosisal Politik NTB gandeng SOMASI NTB.

Speaker Kampung-NTB. Dalam rangka memberikan pendidikan anti korupsi kepada anggota kader, Gerakan Mahasiswa Sosial politik Nusa Tenggara Barat (GMSP-NTB) menggandeng lembaga swadaya masyarakat Solidaritas Masyrakat Untuk Transparansi NTB (SOMASI NTB). Edukasi anti korupsi sebagai salah satu materi LDO yang di gelar pada selasa, 23/02/2020 diberikan guna menyadarkan anggota kader GMSP tentang pentingnya menjadi mahasiswa yang berpartisipasi dalam melakukan pencegahan korupsi, baik untuk diri sendiri ataupun berpartisipasi dalam melakukam gerakan pencegahan prilaku atau tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkup pemerintahan.  Hal tersebut di ungkapkan oleh ketua umum GMSP NTB Pandi Apriadi pada agenda latihan Dasar Organisasi (LDO) Ke lima GMSP "Ini penting untuk kader GMSP agar kedepannya menjaga diri agar tidak melakukan prilaku korup saat bekerja dan terlibat aktif berpartisipasi mencegah korupsi di desa atau daerah masing-masing, jelasnya. Lebih lanjut pandi berharap aga